cecep_kusmana on January 12th, 2011

Dewasa ini meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO2, CH4, CFC, HFC, N2O), terutama peningkatan konsentrasi CO2, di atmosfir menyebabkan terjadinya global warming (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya global climate change (perubahan iklim secara global).  Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, naiknya muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan banjir rob, dan bencana badai/gelombang yang sering meluluhlantakan sarana-prasarana penopang kehidupan di kawasan pesisir.

Full Text (Pdf. file)

SEJARAH DAN EVALUASI SISTEM SILVIKULTUR HUTAN MANGROVE DI INDONESIA

(A History and Evaluation of a Mangrove Forest Sylvicultural System in Indonesia)

Oleh

Cecep Kusmana

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

In Indonesia mangrove forest management practice was started at the year 1952. Through Area Method Sylvicultural System, which was modified into Standard Clear-Cutting Sylvicultural System at the year of 1956 and further re-modified into Stripwise-Selection-Felling-Sylvicultural System at the year of 1972. In 1978, Directorate General of Forestry, Department of Agriculture introduced (Seed-Tree Method) through the letter decree of Director General of Forestry No. 60/Kpts/DI/1978. Seed – Tree Method is a legal Sylvicuitural system that must be applicated in managing mangrove forests by forest concessionaires in Indonesia until now.

According to the research was carried out at the mangrove forest in East Kalimantan showed that Seed-Tree Method can guarantee the stock of regeneration and residual stand for the second cutting cycle at concerned mangrove forest. However, this Sylvicultural system must be developed concerning seed-trees, the width of green belt, time periode of thinning, and feasibility of the application of clear cutting. Relating to the abundance of regenaration in mangrove forests all over locations in Indonesia, an alternative another Sylvicultural system which can be applicated and developed in the mangrove forests is Strip-Cutting with Natural Regeneration Sylvicultural System.

Keywords:     Area Method, Mangrove Forest, Sylvicultural System, Seed-Tree Method, Standard-Clear-Cutting System, Stripwise-Selective Felling System, Strip-Cutting with Natural Regeneration.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km (Soegiarto, 1984). Sebagian besar dari kawasan pantai tersebut ditumbuhi hutan mangrove yang lebarnya sangat bervariasi dari beberapa puluh meter sampai beberapa kilometer dari garis pantai. Berdasarkan informasi terakhir dari Departemen Kehutanan, hutan mangrove di dalam kawasan hutan di Indonesia saat ini luasnya sekitar 3,7 juta ha.

Berdasarkan SK Dirjen Kehutanan No. 60/Kpts/Dj/I/1978, pengusahaan hutan mangrove di Indonesia dilakukan dengan sistem silvikuItur Seed-Tree Method (Sistem Pohon Induk). Dalam pcnerapannya di lapangan, evaluasi sistem silvikultur ini secara komprehensif belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mengemukakan riwayat singkat sistem silvikultur hutan mangrove di Indonesia, evaluasi sistem silvikultur pohon induk terhadap ketersediaan permudaan dan tegakan sisa sebagai studi kasus di Kalimantan Timur, kemungkinan pengembangan sistem pohon induk dan alternatifnya secara singkat.

SISTEM SILVIKULTUR HUTAN MANGROVE DI INDONESIA SEBELUM 1978

Pengaturan penebangan hutan mangrove untuk pertama kalinya di sponsori oleh Kantor Besar Dinas Kesehatan Rakyat melalui surat perintah no. 669/c tanggal 7 Januari 1933. Berdasarkan surat perintah ini dilarang menebang mangrove pada lahan hutan sejauh < 3 km dari desa. Hal ini dilakukan untuk mengontrol populasi nyamuk malaria. Selanjutnya peraturan yang menyangkut petunjuk silvikultur mangrove dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1938 melalui peraturan (Surat Perintah) No. 13062/465/BIR oleh Jawatan Kehutanan. Peraturan dimaksudkan untuk mengontrol pemanfaatan hutan mangrove di Cilacap Jawa Tengah.

Menurut Peraturan No. 13062/465/BIR tersebut di atas, hutan mangrove harus dibagi kedalam tiga wilayah manajemen, yaitu :

(1)    Hutan produksi mangrove, dimana Rhizophora merupakan jenis dominan. Di areal hutan ini diberlakukan sistem tebang habis dengan meninggalkan 60 sampai 100 pohon induk yang berdiameter > 20 cm per ha,

(2)    Hutan mangrove yang tidak layak untuk produksi kayu; dan

(3)  Hutan lindung sepanjang garis pantai dan pinggir sungai, dimana Avicennia dan asosiasinya merupakan jenis mangrove utama.

Pada tahun 1952, Vetsteegh memperkenalkan working plan untuk hutan mangrove di Bengkalis, Riau yang menggunakan suatu sistem yang disebut Area Method. Berdasarkan metode ini, siklus tebang diatur 30 tahun dengan meninggalkan 64 pohon induk (keliiing pohcn 45 cm) per hektar yang tcrsebar merata di seluruh areal hutan bekas tebangan. Menurut metode ini, hutan mengrove dibagi ke dalam sub-blok – sub-blok dengan luas 120 ha/sub-blok. Sekitar 4 ha (1/30 dari sub-blok) dianjurkan untuk ditebang setiap tahun. Tetapi metode ini tidak banyak pengaruhnya sampai akhir tahun 1970-an.

Pada tahun 1956, Lembaga Penelitian Hutan mengeluarkan surat rekomendasi No. 2854/42 tanggal 30 Juni 1956 yang menganjurkan sistem silvikultur yang disebut Standard Clear Cutting System.

Tahun 1972, Divisi Produksi dan Perencanaan Hutan, Direktorat Jenderal Kehutanan merekomendasikan sistem silvikultur Modified Clear Cutting System atau disebut juga Stripwise Selective Felling System (Wiroatmodjo dan Judi, 1979 ; Kusmana, 1991). Beberapa rekomendasi penting dari sistem silvikultur ini adalah :

(1) Dilarang adanya aktiviias logging di areal hutan selebar 50 m dari garis pantai atau 10 m separjang pinggir sungai,

(2) Logging hanya dibolehkan pada jalur selebar 50 m dengan posisi tegak lurus garis pantai. Sementara itu suatu jalur selebar 20 m diantara jalur yang ditebang tidak boleh diganggu, karena fungsinya sebagai penghasil biji/buah untuk menjamin regenerasi alam,

(3) Penebangan hanya dilakukan terhadap pohon-pohon berdiameter 7 cm ke atas di dalam jalur – tebangan.

(4) Biia ketersediaan permudaan alam di areal hutan tidak cukup, maka harus dilakukan penanaman perkayaan dengan jarak 2×3 m,

(5) Log harus diangkut dengan rakit, boat dan kanal , dan

(6) Rotasi ditetapkan selama 20 tahun.

Sistem silvikultur ini dipraktekkan oleh para pcmegang KPH, walaupun secara formal tidak pernah tertuang dalam suatu pcraturan yang resmi.

SISTEM SILVIKULTUR HUTAN MANGROVE DI INDONESIA SETELAH 1978

Pada tahun 1978, Direktorat Jenderal Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 60/Kpts/DI/1978 tentang Pedoman Sistem Siivikultur Hutan Mangrove. Berdasarkan sistem siivikultur ini, hutan mangrove harus dikelola dengan Sistem Pohon Induk (Seed – Tree Method). Secara garis besar, sistem tersebut adalah sebagai berikut;

(1) Rotasi tebang adalah 30 tahun, dimana rencana kerja tahunan (RKT) dibagi ke dalam 100 ha blok tebangan dan setiap blok tebangan dibagi lagi kedalam 10 sampai 50 ha petak tebang. Rotasi tebangan dapat dimodifikasi oleh pemegang konsesi yang didasarkan pada kondisi habitat, keadaan ekologi dan tujuan pengelolaan hutan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kehutanan.

(2) Sebelum penebangan, pohon-pohon dalam blok tersebut harus diinventarisasi dengan menggunakan systematic strip sampling dengan sebuah jalur selebar  10 m dan jarak diantara rintisan jalur lebih kurang 200 m. Inventarisasi harus dilakukan oleh pihak pemegang konsesi. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, Direktorat Jenderal Kehutanan akan menetapkan apakah hutan tersebut layak untuk ditebang atau tidak. Bila hutan tersebut layak ditebang, maka Direktorat Jenderal Kehutanan akan menentukan Annual Allowable Cut (AAC).

(3) Pohon-pohon yang ditebang harus mempunyai diameter sekurang-kurangnya 10 cm pada ketinggian 20 cm di atas akar penunjang atau setinggi dada. Hanya kampak, parang, dan gergaji mekanik digunakan untuk menebang pohon

(4) Penebangan dilakukan dengan meninggalkan 40 batang pohon induk tiap ha, atau dengan jarak antara pohon rata-rata 17m. Diamater pohon induk adalah > 20 cm yang diukur pada ketinggian 20 cm di atas pangkal banir bagi jenis Bruguiera spp dan Ceriops spp. atau di atas pangkal akar tunjang yang teratas bagi Rhizophora spp. Pada umur 15-20 tahun, setelah penebangan dilakukan penjarangan sampai hutan tersebut berumur 30 tahun.

(5) Pengeluaran kayu dari dalam hutan dilakukan dengan perahu melalui sungai, alur air atau parit. Pengeluaran kayu ini dapat juga dilakukan dengan lori melalui jalan rel. Parit dibuat selebar 1,5 m dengan jarak satu sama lain kurang dari     200 m.

(6) Luas tcmpat penimbunan kayu termasuk tempat pembakaran arang dibatasi 0,1 ha tiap 10 ha areal penebangan.

(7) Wilayah yang permudaannya rusak seperti bekas tempat penebangan pohon, kiri-kanan parit, bekas jalan rel, dan bekas tempat penimbunan kayu harus ditanami jenis pohon anggota Rhizophoraceae.

(8) Membuat jalur hijau (green belt} selebar kira-kira 50 m disepanjang tepi pantai, dan 10 m di sepanjang tepi sungai, saluran air dan jalan-jalan utama.

Sehubungan dengan jalur hijau mangrove, pada tahun 1990 Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran No. 507/IV-BPHH/1990 mengenai penentuan lebar jalur hijau mangrove selebar 200 m di sepanjang garis pantai dan 50 m di sepanjang pinggir sungai.

Saat ini, berdasarkan hasil studi ekologi di Sungai Saleh, Sumatera Selatan, Soerianegara et al. (1986) menyarankan lebar jalur hijau mangrove = 130 x perbedaan rata-rata tahunan antara pasang tertinggi dengan surut terendah. Hasil penelitian ini tertuang dalam PP No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

EVALUASI SISTEM POHON INDUK TERHADAP

PERMUDAAN DAN TEGAKAN TINGGAL

Penelitian yang dilakukan oleh Kusmana (1994) di konsesi hutan mangrove PT Karyasa Kencana Kalimantan Timur memberikan hasil seperti dikemukakan di bawah ini.

Keadaan vegetasi mangrove tingkat pohon di hutan primer dan hutan bekas tebangan (HB) di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. Dari data pada Tabel 1, terlihat bahwa hutan mangrove di lokasi penelitian mempunyai kerapatan yang cukup tinggi, yaitu 290 bt/ha di hutan primer, 122 bt/ha di HB 0 tahun, 171 bt/ha di HB 5 tahun, 170 bt/ha di HB 10 tahun, dan 622 bt/ha di HB 20 tahun. Sebagian besar pohon-pohon tersebut tergolong kedalam kelompok jenis komersial (Rhizophora spp, Bruguiera spp dan Ceriops spp.). Dalam hal ini terlihat bahwa aktivitas penebangan menghilangkan sekitar 58% jumlah pohon (118 bt/ha), tetapi kerapatan pohon meningkat secara berangsur-angsur sekitar 40% pada HB 5 dan 10 tahun, dan bahkan 409% pada HB 20 tahun bila dibandingkan dengan HB 0 tahun.

Tabel 1.  Komposisi Jenis Tumbuhan Tingkat Pohon pada Hutan Primer dan Bekas Tebangan

No. Lokasi Jenis K D INP
(ind/ha) F (m2/ha) (%)
1. Hutan Primer Rhizophora apiculata 126 0.87 581.84 147.00
(HP) Bruguiera parviflora 93 0.60 178.64 80.51
Bruguiera sexangula 54 0.34 157.36 51.86
Rhizophora mucronata 16 0.16 43.12 17.97
Ficus sp 1 0.03 7.84 2.65
2. Hutan Tebangan Bruguiera parviflora 94 0.72 41.80 176.78
0 tahun Rhizophora apiculata 25 0.32 74.80 112.49
(HBO) Bruguiera sexangula 2 0.04 0.44 5.58
Rhizophora mucronata 1 0.04 0.88 5.14
3, Hutan  tebangan Rhizophora apiculata 78 0.82 58.44 125.96
5 tahun Bruguiera parviflora 65 0.39 123.09 124.04
(HB5) Bruguiera sexangula 17 0.21 12.29 29.41
Rhizophora mucronata 9 0.11 5.52 14.68
Ceriops decandra 2 0.07 0.62 5.90
4. Hutan   tebangan Rhizophora apiculata 63 0.56 99.36 108.51
10 tahun Rhizophora mucronata 37 0.28 69.12 66.55
(HB10) Bruguiera parviflora 33 0.40 19.68 50.19
Bruguiera gymnorrhiza 15 0.16 22.32 27.17
Lumnitzera racemosa 10 0.12 19.68 20.08
Bruguiera. sexangula 7 0.16 5.04 15.17
Xylocarpus granatum 3 0.08 1.20 6.73
A egiceras corniculatum 2 0.04 3.12 4.71
5. Hutan   tebangan Bruguiera parviflora 343 1.00 119.94 136.92
20 tahun Rhizophora mucronata 195 0.71 106.54 100.70
(HB20) Rhizophora apiculata 43 0.36 27.37 31.54
Bruguiera sexangula 27 0.21 9.34 16.23
Ceriops decandra 14 0.29 2.87 14.73

Pada Tabel 1 terlihat bahwa hutan mangrove di lokasi penelitian didominasi cleh Rhizophora apiculata di hutan primer, Bruguiera parviflora di HB 0 tahun, Rhizophora, apiculata dan Bruguiera parviflora di HB 5 tahun, Rhizophora apiculata di HB 10 tahun, dan Bruguiera parviflora di HB 20 tahun. Dengan demikian jenis-jenis pohon utama di hutan mangrove tersebut merupakan jenis-jenis komersial.

Berdasarkan kelas diameter, kerapatan pohon berdiamater 20 cm ke atas adalah 188 bt/ha di hutan primer, 7 bt/ha di HB 0 tahun, 43 bt/ha di HB 5 tahun, 86 bt/ha di HB 10 tahun, dan 177 bt/ha di HB 20 tahun.

Komposisi Jenis tumbuhan mangrove tingkat pancang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.  Komposisi Jenis Tumbuhan Mangrove Tingkat Pancang pada Hutan Primer dan Hutan Bekas Tebangan

No. Lokasi Jenis K

(ind/ha)

F D

(m2ha)

INP

(%)

1. Hutan Primer (HP) Bruguiera parviflora Rhizophora apiculata Rhizophora mucronata Bruguiera sexangula 664

164

64

99

0.19 0.21

0.07

0.07

30.80

21.28

5.04

2.24

154.00 91.27 27.90

26.81

2. Hutan Tebangan 0 tahun (HBO) Bruguiera parviflora Rhizophora apiculata

Ceriops decandra

1108

104

18

0.68

0.37

0.04

16.50

3.52

0.22

238.50 56.13

6.04

3. Hutan  tebangan 5 tahun (HB5) Bruguiera parviflora Bruguiera sexangula Rhizophora apiculata Aegiceras corniculatum 1186

1728

454

29

0.36

0.07

0.29

0.04

25.60

52.62

16.46

2.21

109.00 114.66 68.40

7.94

4. Hutan   tebangan 10 tahun (HB10) Bruguiera parviflora Rhizophora apicutala Rhizophora mucronata Bruguiera sexangula Bruguiera gymnorrhiza 1488

1056

96

176

16

0.48

0.44

0,20

0.08

0.04

2.23

1.26

0.18

0.14

0.03

148.62 109.03 24.13

13.79

4.37

5. Hutan   tebangan 20 tahun (HB20) Bruguiera parviflora Rhizophora mucronata

Rhizophora apiculata Lumnitzera racemosa

1400

200

143

29

0.64

0.24 0.29 0.07

12.14

7.80

2.73

0.04

185.38

63.27 43.55

7.70

Dari data pada Tabel 2 terlihat bahwa kerapatan pancang meningkat dengan adanya aktivitas penebangan sampai umur tebangan 5 tahun dari 991 bt/ha di hutan primer menjadi 1 230 bt/ha di HB 0 tahun dan 3 397 bt/ha di HB 5 tahun. Seianjutnya kerapatan pancang menurun menjadi 2 832 bt/ha di HB 10 tahun dan I 772 bt/ha di HB 20 tahun.

Adapun B. parviflora merupakan jenis dominan, baik di hutan primer maupun hutan bekas tebangan. Jenis ini tidak hanya mendominasi tingkat pancang, tetapi juga mendominasi tingkat semai (Tabel 3).

Tabel 3.  Komposisi Jenis Tumbuhan Mangrove Tingkat Semai pada Hutan Primer dan Hutan Bekas Tebangan

No. Lokasi Jenis K

(ind/ha)

F INP

(%)

1. Hutan Primer (HP) Bruguiera parviflora

Rhizophora apiculata

Bruguiera sexangula

Rhizophora mucronata

20 311

4 821

174

133

0.28 0.36 0.03 0.01 116.09

70.65

11.42

1.84

2. Hutan Tebangan Otahun (HBO) Bruguiera parviflora

Rhizophora apiculata

Avicenia alba

21 248

4 658

113

0.36 0.27 0.04 135.39

58.19

6.40

3. Hutan  tebangan 5 tahun (HB5) Bruguiera parviflora

Rhizophora apiculata

Bruguiera sexanguta

19 732

11 250

14 196

0.45 0.41 0.10 90.10

67.80

42.10

4. Hutan  tebangan 10 tahun (HB10) Rhizophora apiculata Rhizophora mucronata Bruguiera parviflora 6 600

5 400

1 100

0.24 0.20 0.24 85.67

70.63

43.68

5. Hutan  tebangan 20 tahun (HB20) Bruguiera parviflora Rhizophora apiculata Rhizophora mucronata Bruguiera svxartgula Lumnilzera racetnosa 18 750

6 071

5  179

12 500

0

0.78 0.29

0.36 0.07 0.07

125.33

24.51 1 28.15

17.14

4.88

Dari data pada Tabel 3 terlihat bahwa aktivitas penebangan tidak terlalu berpengaruh terhadap ketersediaan semai (dari 27 139 bt/ha di hutan primer menjadi 26 019 bt/ha di HB 0 tahun). Kerapatan semai ini meningkat menjadi 45 178 bt/ha di HB 5 tahun, kemudian menurun menjadi 13 100 bt/ha di HB 10 tahun, dan meningkat lagi menjadi 42 500 bt/ha di HB 20 tahun.

Di hutan primer, permudaan tingkat semai cukup ketersediaannya (tersebar merata), tetapi tingkat pancang kurang tersebar merata (Tabel 4). Sebaliknya, di hutan bekas tebangan, baik permudaan tingkat semai maupun tingkat pancang tersebar merata.

Tabel 4.    Penyebaran Tumbuhan Mangrove Berdasarkan Kelompok Jenis Komersial dan Non Komersial pada Hutan Primer dan Hutan Bekas Tebangan

No. Lokasi Tingkat Pertumbuhan Penyebaran Kelompok
Komersial  (%) Non Komersial

(%)

    Hutan Primer (HP) Pohon

    Pancang

    Semai

    98.21

    32.14

    60.71

    3.57

    0.00

    0.00

      Hutan Tebangan 0 tahun (HBO) Pohon

      Pancang

      Semai

      50.00

      68.18

      68.18

      0.00

      4.54

      4.54

        Hutan tebangan 5 tahun (HB5) Pohon

        Pancang

        Semai

        89.28

        46.42

        71.43

        7.14

        3.57

        3.57

          Hutan tebangan 10 tahun (HB10) Pohon

          Pancang

          Semai

          79.16

          70.83

          62.50

          16.66

          0.00

          0.00

            Hutan tebangan 20 tahun (HB20) Pohon

            Pancang

            Semai

            100.00

            71.42

            100.00

            28.57

            7.14

            7.14

            Di lokasi penelitian, aktivitas penebangan telah mengakibatkan kerusakan (rusak berat) sebesar 45,61% pada tingkat semai dan 7,35% pada tingkat pancang. Sedangkan kerusakan tegakan tinggal (pohon) di hutan bekas tebangan adalah 55,55% (rusak berat) di HB 0 tahun, 22,2% (rusak ringan) di HB 5 tahun, 7,7% (rusak ringan) di HB 10 tahun dan 2,5% (rusak ringan) di HB 20 tahun.

            Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penerapan sistem pohon induk di hutan mangrove di Kalimantan Timur dapat menjamin pulihnya komposisi jenis dan struktur hutan seperti semula (hutan primer). Memang pada hutan bekas tebangan 0 tahun terjadi penurunan kerapatan pohon dan kerusakan permudaan dan pohon, tetapi setelah berumur 5 tahun kerapatan pohon berangsur-angsur bertambah. dan kerusakan permudaan maupun pohon secara berangsur pulih. Selain itu, jenis B parviffora cenderung mendominasi areal hutan bekas tebangan, karena jenis ini sudah terbukti mempunyai keberhasilan proses pembuahan yang tinggi seperti dilaporkan oleh Kusmana et al. (1992a dan 1992b).

            PENGEMBANGAN SISTEM SILVIKULTUR POHON INDUK DAN ALTERNATIFNYA

            Pengembangan Sistem Silvikultur Pohon Induk

            Ada empat hal yang seyogyanya dikembangkan di dalam penerapan sistem pohon induk di hutan mangrove, yaitu :

            (1) Pohon induk sebaiknya tidak ditinggalkan secara soliter, tetapi pohon induk tersebut harus ditinggalkan tersebar merata dalam bentuk koloni yang terdiri atas 3 atau lebih individu pohon, karena kekuatan berdirinya pohon mangrove sangat bergantung pada kekuatan saling ikat-mengikatnya sistem perakaran yang kedalamannya jarang lebih dari 1,5 meter.

            (2)  Sistem tebang habis tidak boleh dilakukan walaupun ketersediaan semai sebanyak 2 500 bt/ha atau lebih. Hasil penelitian De Laune ef al. (1993) di hutan mangrove di Australia menunjukkan bahwa sistem tebang habis di hutan mangrove menyebabkan penurunan potensial redoks tanah dan peningkatan konsentrasi sulfida pada endapan, sehingga kondisi ini menjadi racun bagi tumbuhan (penurunan produktivitas hutan pada rotasi tebang berikutnya).

            (3) Untuk tujuan yang bersifat konservatif, lebar jalur hijau mangrove nampaknya perlu dikaji lagi. Walaupun lebar jalur hijau tersebut sudah direkomendasi selebar 130  kali perbedaan rata-rata tahunan antara pasang tertinggi dengan surut terendah, namun pelaksanaannya secara luas di Indonesia perlu disesuaikan dengan iokasi setempat.

            (4) Penjarangan seyogyanya dilakukan pada umur 10 sampai 15 tahun setelah penebangan, dimana ketersediaan pancang umumnya cukup tinggi. Menurut Kusmana ef al. (1991), laju kematian akibat persaingan antar individu pohon di hutan mangrove cukup tinggi pada permudaan tingkat pancang.

            Sistem Silvikultur Alternatif di Hutan Mangrove

            Berdasarkan fakta di lapangan, permudaan alani hutan mangrove (seperti di Kalimantan Tirnur) kerapatannya cukup tinggi. Oleh karena itu, salah satu sistem silvikultur alternatif yang cukup rasional di hutan mangrove adalah Tebang Jalur dengan Permudaan Alam (TJPA). Sistem silvikultur ini seyogyanya diterapkan di hutan mangrove dengan kondisi : (1) pohon induk tidak mampu berdiri tegak secara solitor akibat adanya peinbukaan yang tidak terkendali karena

            penebangan yang terlalu intensif; dan (2) hutan mangrove yang rawang (potensi kayu berdiamater 20 cm ke atas < 20 m3 per ha).

            Dalam sistem TJPA ini penebangan hanya dilakukan terhadap pohon-pohon berdiameter 10 cm ke atas dan semua jenis di dalam jalur dengan lebar tertentu. Dalam hal ini, wilayah kerja dibagi kedalam 30 jalur tebang, dimana jalur-jalur tersebut dibuat pada posisi tertentu terhadap arah datangnya pasang. Penataan hutan ke dalam jalur-jalur ini harus sudah memperhitungkan area! untuk kantong konservasi, petak ukur permanen, dan buffer zone.

            Jalur ditebang secara berselang-seling, dimana setiap tahun ditebang satu jalur. Siklus tebang pertama diselesaikan dalam waktu 15 tahun, sedangkan siklus tebang kedua diselesaikan dalam waktu 15 tahun berikutnya. Jadi, rotasi tebang secara keseluruhan adalah sekitar 30 tahun. Adapun tindakan pemeliharaan areal hutan bekas tebangan dapat merujuk pada sistem Pohon Induk yang berlaku saat ini.

            Untuk mengetahui dampak penerapan sistem TJPA terhadap ekosistem mangrove secara komprehensif harus dilakukan demplot penelitian dengan mengambU perlakuan utama mengenai lebar jalur tebang dan posisi jalur tersebut terhadap arah datangnya pasang yang bervariasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai lebar dan posisi jalur yang tepat.

            DAFTAR PUSTAKA

            De Laune, R.D., C.J. Smith and W.H. Patrick. 1983. The Effect of Potettsial Redox on Nitrogen Uptake and Anaerobic Root Respiration. Aquatic Botany 18 : 223-230

            Kusmana, C. 1991. Silvikultural Practices of the Mangrove Forests in Southeast Asian Countries, Rimba Indonesia Vol. XXV”. No. 1 – 2 : 20 – 26.

            _ _____., K. Abe and H. Watanabe. 1992a. Species Composition and Structure of a Mangrove Forest in East Sumatra, Indonesia. Indon. J.

            Agric.  3 (2) : 6? – 77.

            -__ ___., Sabiham, K. Abe and H. Watanabe. 1992b. An Estimation of above Ground Tree Biomass of a Mangrove Forest in East Sumatra, Indonesia. Tropics 1 (4) : 243 – 257.

            _______. 1993. A Study of Mangrove Forest Management Based on Ecologycal Data in East Sumatera, Indonesia. Disertation. Kyoto University, Japan. Unpublished.

            Kusmana, C. 1994. Evaluasi Tegakan Hutan Mangrove pada Sistem Silvikultur Pohon Induk (Studi Kasus di HPH PT. Karyasa Kencana, Kalimantan Timur). Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Tidak Dipublikasikan.

            Odum, E.P. 1971. Fundamental of Ecology (3rd Edition). WB, Saanders Co, Philadelphia-London-Toronto.

            Soegiarto, A. 1984. The Mangrove Ecosystem in Indonesia : Its Problems and Management of Mangroves : 69 78. W. Junk Publishers, The Hague.

            Soerianegara, I., N. Naamin, S. Hardjowigeno, A. Abdullah and M. Soedomo. 1986. Presiding Diskusi Panel Daya Guna dan Batas Lebar Jalur Hijau Hutan Mangrove. Panitia Program MAB Indonesia, LIP1, Jakarta.

            Tags: , ,

            TINJAUAN ASPEK EKOLOGI PENERAPAN MULTISISTEM SILVIKULTUR PADA UNIT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI [1])

            OLEH

            CECEP KUSMANA [2])


            Filosofi Ekologis Pengelolaan Hutan Sebagai Renewable Resource

            Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang bersifat dapat dipulihkan (renewable atau funding resource).  Oleh karena itu pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sustainable (sustainable – based principle) dari semua manfaat yang bisa diperoleh dari hutan sebagai sumberdaya sekaligus sebagai ekosistem.

            Berhubung di alam ini antara ekosistem yang satu berinteraksi dengan ekosistem yang lain, maka konteks pengelolaan hutan harus berdasarkan pada anggapan bahwa hutan merupakan salah satu bagian integral dari ekosistem yang lebih besar dimana hutan tersebut berada, yaitu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai satu kesatuan bentang darat.

            Dalam rangka mencapai azas kelestarian (sustainable), laju ekstraksi sumbedaya hutan tidak boleh melebihi laju daya pemulihan dari ekosistem hutan tersebut.  Dalam konteks penebangan kayu, besar volume kayu yang ditebang tidak boleh melebihi riap volume tegakan hutan, sedangkan dalam konteks pemanfaatan secara umum, pemanfaatan hutan sebagai ekosistem tidak boleh melebihi daya dukung maksimum dari ekosistem tersebut.

            Secara ideal, derajat pemanfaatan hutan harus diupayakan pada tingkat daya dukung optimalnya atau paling tinggi berada pada kisaran nilai antara daya dukung optimal dengan daya dukung maksimumnya.  Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan hutan tidak menimbulkan derajat gangguan lingkungan yang melebihi daya asimilatif dari ekosistem hutan tersebut.

            Hutan dapat menghasilkan berbagai macam barang (kayu dan hasil hutan bukan kayu) dan jasa lingkungan (air, oksigen, keindahan alam, penyerap berbagai polutan, dan lain-lain), sehingga hutan bersifat multimanfaat.  Sehubungan dengan ini pengelolaan hutan seyogyanya tidak boleh memaksimumkan perolehan dari satu macam manfaat saja (misal kayu) dengan mengorbankan manfaat-manfaat lainnya, karena berbagai macam manfaat hutan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh.  Hutan dapat secara berkelanjutan memberikan manfaatnya bila proses ekologis internal dalam ekosistem hutan tersebut tidak terganggu atau terganggu tetapi tidak menimbulkan stress ekologis yang bersifat irreversible.  Oleh karenanya, ekosistem hutan harus dibuat tahan terhadap gangguan dengan cara mempertahankan keanekaragaman hayati (biodiversity) hutan yang tetap tinggi.  Dengan demikian, pengelolaan hutan harus dilakukan secara tepat agar ragam dan derajat pemanfaatan hutan, yang tidak lain adalah berupa “tindakan gangguan” terhadap hutan, harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak melampaui daya recovery dari ekosistem hutan yang bersangkutan sebagai respons terhadap gangguan tersebut.

            Urgensi Ekologis Penerapan Multisistem Silvikultur pada Unit Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia

            Menurut Departemen Kehutanan (2005), kawasan hutan Indonesia saat ini seluas 120,35 juta ha dimana telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan seluas 109,9 juta ha.  Kawasan hutan tersebut terdiri atas hutan konservasi seluas 23,24 juta ha, hutan lindung seluas 29,1 juta ha, hutan produksi terbatas seluas 16,21 juta ha, hutan produksi seluas 27,74 juta ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 13,67 juta ha.  Selanjutnya dilaporkan bahwa sampai dengan tahun 2002 luas kawasan hutan yang terdegradasi tercatat seluas 59,7 juta ha, dengan laju deforestasi berkisar antara 1,6 juta hinga 2,5 juta ha per tahun (Baplan, 2002 dalam Nawir et al., 2008).

            Kartodihardjo dan Supriono (2000) melaporkan bahwa pada tahun 2001 terdapat 361 perusahaan HPH yang masih aktif dengan luas areal operasi sekitar 36,42 juta ha.  Jumlah perusahaan HPH tersebut hanya sekitar 55% dari jumlah perusahaan HPH (sebanyak 652) pada tahun 1998.  Pengelolaan hutan oleh para pengusaha HPH tersebut telah menciptakan areal hutan bekas tebangan dengan kualitas tegakan yang sangat beragam.  Pada beberapa lokasi areal hutan bekas tebangan ini menjadi sangat terdegradasi sehingga menjadi lahan kritis karena areal-areal tersebut telah mengalami intensitas penebangan yang tinggi yang diperparah oleh adanya praktek penebangan liar oleh pihak lain dan/atau kebakaran hutan atau diakibatkan oleh faktor alamiah seperti longsor dan banjir bandang.  Kondisi semacam ini telah menciptakan suatu situasi dimana areal-areal hutan bekas tebangan HPH berupa kawasan hutan yang secara lanskap tersusun oleh mosaik-mosaik dengan kualitas lahan dan tegakan yang beragam, yang umumnya secara keseluruhan berubah menjadi lahan yang rendah produktivitasnya.

            Mosaik-mosaik yang terbentuk pada kawasan hutan tersebut secara alamiah ada yang bisa pulih seperti semula, baik dalam waktu yang relatif cepat maupun dalam waktu yang relatif lambat, ada yang mengalami suksesi menjadi masyarakat tumbuhan yang secara fisiognomi berbeda dengan masyarakat tumbuhan seperti semula, ada yang bersifat disklimaks, bahkan mungkin ada mosaik yang berupa tanah kosong yang tandus.  Oleh karena itu, pengelolaan kawasan hutan produksi yang sudah berupa mosaik tersebut sangat rasional kalau menggunakan lebih dari satu sistem silvikultur atau menggunakan multisistem silvikultur sesuai dengan heterogenitas kualitas lahan/tegakan dari mosaik tersebut.

            Persyaratan Ekologis Penerapan Multisistem Silvikultur

            Berhubung Indonesia termasuk kedalam wilayah tropis, maka sedikitnya ada tiga prinsip persyaratan ekologis pengelolaan ekosistem hutan dengan multisistem silvikultur, yaitu:

            (1)      Meminimasi gangguan terhadap tanah

            Kondisi iklim daerah tropis yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis mikroorganisme tanah menyebabkan proses pelapukan serasah berjalan secara terus-menerus dengan laju yang cukup tinggi untuk menghasilkan bahan organik tanah yang selanjutnya berubah menjadi unsur hara bagi tumbuhan melalui proses mineralisasi.  Kondisi tanah tersebut bersifat fragil terhadap gangguan pengurangan/penghilangan tutupan vegetasi, karena kalau tutupan vegetasi berkurang signifikan atau hilang sama sekali (misal karena deforestasi atau kebakaran) maka bahan organik tanah, terutama humus, akan cepat hilang terbawa surface run-off air hujan, sehingga secara perlahan-lahan tanah menjadi miskin hara.  Oleh karena itu, dalam upaya pengolahan lahan, gangguan terhadap struktur tanah harus diusahakan seminimal mungkin untuk menghindari kehilangan unsur hara (nutrient) akibat surface run-off.  Upaya pengolahan lahan dengan cara minimum tillage, manual clearing dan penggunaan herbisida dalam persiapan lahan menyebabkan sedikitnya kehilangan unsur hara dari tanah, sehingga menunjang upaya konservasi unsur hara pada tanah hutan yang bersangkutan (Jordan, 1985; Vitousek dan Matson, 1984; Lal, 1981 b).

            (2)      Memelihara ketersediaan bahan organik tanah.

            Semua upaya peningkatan produktivitas lahan pada prinsipnya merupakan upaya meningkatkan jumlah persediaan bahan organik tanah. Bahan Organik Tanah (BOT) merupakan natural slow-release fertilizer yang berperan sebagai reservoar penyimpan nutrient dan beragam komunitas mikroba aktif. Mikroorganisme tersebut sangat penting dalam mencegah kehilangan nutrient dan memasok nutrient terhadap tanaman, karena aktivitas mikroba menghasilkan nutrient secara perlahan (sedikit demi sedikit) tapi kontinyu dalam bentuk yang dapat diserap tanaman (soluble form). Dengan demikian metoda pengolahan lahan yang harus diterapkan adalah metoda yang membiarkan ekosistem di bawah tanah tidak terganggu atau metoda yang memungkinkan cepat pulihnya ekosistem di bawah tanah dari gangguan. Sehubungan dengan ini, Wade dan Sanched (1983) menyarankan penggunaan mulsa (mulching) dan pupuk hijau (green manure) sebagai pengganti penggunaan pupuk inorganik dalam budidaya pertanian intensif di daerah tropis sebagai upaya mengkonservasi nutrient.

            (3)      Mempertahankan Keanekaragaman.

            Suatu komunitas tumbuhan yang secara struktural mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi atau suatu komunitas yang bersifat polyculture akan memperlihatkan fenomena ”overyielding” bila dibandingkan dengan komunitas monoculture. Beberapa kelebihan polyculture tersebut adalah sebagai berikut:

            a). Secara struktural komunitas tumbuhan dengan jenis beragam atau polyculture dapat memanfaatkan energi cahaya matahari lebih besar daripada komunitas monoculture karena kompleksnya susunan jarak dan tata daun dari masyarakat tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut.

            b).  Keanekaragaman jenis membatasi pertumbuhan secara eksponensial dari populasi serangga herbivora karena secara spasial tanaman inang terpisah satu sama lain dan habitat yang beragam mendukung populasi predator yang beragam dalam jumlah yang relatif lebih besar. Selain itu dalam suatu polyculture umumnya hadir jenis-jenis tumbuhan yang bersifat alelophatik yang mengeluarkan zat-zat allelokimia  yang bersifat racun bagi beberapa jenis serangga herbivora dan gulma.

            c). Keberadaan banyak jenis tumbuhan dalam suatu komunitas akan menjamin permukaan tanah tertutup vegetasi sepanjang waktu.

            d). Suatu komunitas polyculture akan mempunyai produksi primer yang relatif besar karena adanya interaksi mutualistik diantara species yang ada.

            e). Kehadiran beragam jenis pohon pada komunitas polyculture akan memperkaya unsur hara topsoil dengan unsur-unsur hara yang dibebaskan oleh pelapukan batuan induk dan bahan organik yang terpendam di tanah yang cukup dalam melalui penyerapan unsur hara tersebut oleh akar-akar tunjang yang menembus kedalam tanah tersebut. Proses pengayaan unsur hara dari top-soil tersebut terjadi melalui guguran serasah pohon yang bersangkutan ke permukaan tanah.

            f).  Beragam jenis tumbuhan pada komunitas polyculture akan mempunyai sistem perakaran yang kompleks yang berkembang baik di dalam tanah dengan kedalaman yang berbeda-beda. Sistem perakaran tersebut umumnya mengandung proporsi akar halus (yang berperan menyerap unsur hara) yang relatif besar dan akar tanaman dari berbagai kelas ukuran yang efektif untuk mencegah terjadinya longsor dan erosi. Selain itu, sistem perakaran tersebut memungkinkan penyerapan unsur hara dari seluruh horizon tanah yang ada.

            (4)      Ukuran dan bentuk areal yang diganggu.

            Di daerah tropika, pembersihan lahan atau pemanenan hutan dalam ukuran yang relatif kecil yang tersebar didalam suatu hamparan hutan atau hamparan kanopi vegetasi yang padat atau pemanenan hutan dalam bentuk strip (jalur) menyebabkan berkurangnya erosi dan kehilangan unsur hara, akibat surface run-off. Selain itu, vegetasi pada jalur yang tidak ditebang akan menangkap unsur hara yang tercuci, sehingga secara keseluruhan kehilangan unsur hara dari ekosistem tersebut menjadi relatif kecil (Jordan, 1985). Apabila pada daerah hulu sungai dilakukan penebangan hutan atau bentuk pemanfaatan lahan lainnya, maka pembangunan hutan sepanjang sungai atau saluran air yang ada merupakan suatu keharusan untuk upaya konservasi unsur hara. Adapun keharusan relatif kecilnya areal hutan yang diganggu (ditebang), baik oleh praktek penebangan maupun pemanfaatan lain, akan memberikan peluang pada komunitas tumbuhan untuk cepat pulih dari gangguan dan memungkinkan penyebaran benih (biji) dan propagul mikoriza oleh burung dan mamalia ke areal yang terganggu (Jonson, 1983).

            Pembangunan Hutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan

            Hutan dan Keseimbangan Air

            Pembangunan hutan dapat menjaga keseimbangan air jika pembangunan hutan dilaksanakan secara bijaksana dengan memperhatikan :

            1.   Jenis pohon yang ditanam disesuaikan antara tingkat transpirasi jenis tersebut dengan jumlah curah hujan areal penanaman. Misalnya jika jenis yang ditanam mempunyai evapotranpirasi sebesar 3000 mm/th, maka jenis tersebut hanya dapat ditanam pada daerah dengan curah hujan > 3000 mm/th, karena jika ditanam pada daerah dengan curah hujan < 3000 mm/th, maka daerah tersebut akan mengalami defisit air.

            2.   Penanaman hutan sebaiknya menciptakan strata tajuk, paling tidak ada dua strata, yaitu strata kanopi pohon dan strata tumbuhan penutup tanah. Dengan kombinasi bentuk daun yang runcing dan sempit serta dengan adanya strata tajuk tersebut dapat memperkecil massa dan kecepatan butir air hujan yang jatuh ke lantai hutan. Jika lantai hutan penuh dengan tumbuhan penutup tanah, serasah dan humus, maka pembangunan hutan tersebut dapat mengurangi aliran permukaan (air larian) dan dapat meningkatkan infiltrasi air (suplesi air). Dengan berkurangnya air larian dan meningkatnya suplesi air maka pembangunan hutan dapat mengurangi bahaya banjirdan erosi serta meningkatkan airsimpanan (air tanah).

            Pada lahan kritis atau tanah kosong (tidak bervegetasi) air menguap dari permukaan tanah dan diganti oleh air dari bawahnya, laju penguapan lebih tinggi daripada laju naiknya air, sehingga tanah cepat kering dan laju penguapan menurun. Tanah kosong yang ditutupi serasah, laju penguapannya lebih kecil karena serasah menghalangi penguapan air. Namun pada tanah berhutan, lengas tanah diserap oleh perakaran dibawa ke daun, karena permukaan daun yang luas dan perakaran yang ekstensif sehingga laju penyerapan dan penguapan air lebih besar dibandingkan dengan tanah kosong dan tanah kosong yang ditutupi serasah.

            Hutan juga menahan air hujan yang jatuh, air hujan yang jatuh tertahan oleh tajuk (intersepsi), air intersepsi menguap kembali ke udara. Pada hujan yang tidak lebat seluruh air hujan dapat diintersepsi., makin besar tajuk dan biomassa makin banyak air hujan yang diintersepsi. Banyaknya hujan yang dintersepsi bervariasi 10-40 % (Soemarwoto, 1991). Setelah tajuk hutan jenuh air, baru air hujan jatuh atau menetes dari tajuk sebagai air lolosan.

            Sebagian hujan mengalir melalui batang (aliran batang) dan selanjutnya mengalir ke tanah. Aliran batang dan air lolosan akhirnya sampai lantai hutan sebagai curahan atau presipitasi. Air di lantai hutan diserap serasah dan humus (intersepsi serasah). Setelah serasah jenuh dengan air, sebagian air akan mengalir di atas permukaan tanah sebagai air larian. Sebagian air meresap ke tanah mengisi lengas tanah menjadi air simpanan, pengisian air simpanan disebut suplesi. Suplesi diperbesar/dipermudah kalau ada serasah (ada intersepsi oleh serasah) karena tanah menjadi gembur akibat aktivitas makhluk hidup tanah. Makin besar suplesi, maka makin kecil, baik air larian maupun aliran air sungai. Pembuangan serasah dapat meningkatkan air larian sebesar 4 % (Soemarwoto, 1991).

            Air simpanan adalah sumber untuk aliran air dalam jangka panjang, sebagian keluar melalui mata air dan menambah aliran air. Hutan dapat pula mengurangi air simpanan melalui evapotranspirasi, sehingga hutan mempunyai dua pengaruh yang berlawanan terhadap besarnya aliran dasar. Hutan dapat meningkatkan suplesi air, tetapi hutan juga mengurangi air simpanan karena evapotranspirasi, hal ini sangat terasa pada musim kemarau

            Di AS, konversi hutan campuran berdaun lebar menjadi hutan Pinus telah menyebabkan penurunan aliran air, yaitu pada umur 23 tahun Hutan tersebut menurunkan aliran air 20 – 25 cm atau 20 % aliran air sebelum konversi (Soemarwoto, 1991). Umumnya pembangunan hutan menambah aliran air pada waktu hutan masih muda, setelah dewasa pengaruh tersebut menurun. Konversi hutan untuk pemukiman dan industri serta jalan mengakibatkan peresapan (suplesi) air menurun, sehingga air larian dan aliran air meningkat, sehingga volume air simpanan menurun, kapasitas mata air menurun dan aliran dasar akan menurun (bahkan mengering) akibatnya sungai dari parennial (mengalir tahunan) menjadi sungai periodik (musiman). Sumur pun tidak dapat diandalkan terutama musim kemarau

            Pada reboisasi dan penghijauan lahan kritis menjadi hutan yang berhasil, maka laju evapotranspirasi dan suplesi air simpanan akan meningkat. Reboisasi dan penghijauan yang berhasil akan menaikkan peresapan air, sehingga air simpanan naik untuk memasok mata air dan sumur, walaupun sebenarnya aliran air total berkurang karena naiknya laju intersepsi dan evapotranspirasi. Jika pembangunan hutan menggunakan dengan jenis yang mempunyai evapotranspirasi yang tidak cocok tidak akan meningkatkan air simpanan karena air simpanan habis terpakai oleh evapotranspirasi. Transpirasi selain tergantung pada jenis tumbuhan juga tergantung pada tingkat kesuburan tanah, semakin subur tanah semakin tinggi laju transpirasi.

            Dalam suatu DAS, indikasi DAS yang rusak adalah jika aliran maksimumnya (Qmaks) besar dan aliran minimumnya (Qmin) kecil, sehingga nisbah Qmaks/Qmin besar. Sebagai contoh Soemarwoto (1991) melaporkan DAS Citanduy mempunyai nisbah Qmaks/Qmin dari 813:1 tahun 1968 menjadi 27:1 tahun 1983, jadi reboisasi berhasil, tetapi aliran air tahunan turun drastis dari 9.300 juta m3 tahun 1968 menjadi 3.500 m3 tahun 1983. DAS Citarum tahun 1919-1923 rata-rata 47 % CH nya menjadi aliran air dan pada 1970-1975 meningkat menjadi 52 %, aliran air naik karena luas hutan menurun sekitar 33 % tahun 1960.

            Hutan dan Pengendalian Banjir serta Erosi

            Pembangunan  hutan  dapat mengendalikan bajir dan erosi jira dilaksanakan secara bijaksana dengan memperhatikan :

            1.   Pembangunan hutan mengikuti strata tajuk dan pohon yang ditanam mempunyai bentuk daun kecil dan ujung meruncing, maka dapat memperkecil massa dan kecepatan butir air hujan yang jatuh ke lantai hutan yang dapat menyebabkan erosi percikan.

            2. Pembangunan hutan dengan menjaga keberadaan tumbuhan penutup tanah, serasah dan humus yang dapat mengurangi aliran permukaan (air larian) dan dapat meningkatkan infiltrasi air (suplesi air). Dengan berkurangnya air larian dan meningkatnya suplesi air, maka pembangunan hutan dapat mengurangi bahaya banjir dan erosi serta meningkatkan air simpanan (air tanah).

            3. Pembangunan hutan tidak dilakukan pada tanah yang tidak stabil (karena kemiringan dan topografi tinggi) serta mempunyai sifat erosivitas tinggi (jenis dan sifat tanah yang mudah tererosi), maka pembangunan hutan tidak akan meningkatkan bahaya erosi, banjir dan tanah longsor.

            Pembangunan hutan dapat menurunkan koefisien air larian. Koefisien air larian 0, jika semua curah hujan meresap kedalam tanah, sedangkan koefisien air larian 1 jika semua curah hujan mengalir sebagai air larian. Pengelolaan hutan yang baik dapat memperkecil koefisien air larian sehingga dapat mengurangi bahaya banjir, erosi dan tanah longsor. Karenanya jika hutan dikonversi menjadi penggunaan non kehutanan apalagi yang berada di wilayah hulu, maka dapat menimbulkan banjir bandang. Resiko banjir tersebut akan menjadi lebih besar oleh faktor topografi yang curam dan curah hujan yang tinggi.

            Dengan demikian hutan dapat mengurangi resiko banjir melalui :

            1.   Intersepsi hujan oleh tajuk dan serasah yang akibatnya dapat mengurangi jumlah air hujan sampai tanah (presipitasi efektif)

            2.   Peresapan air kedalam tanah diperbesar sehingga air larian menjadi kecil, namun jika hujan deras berlangsung dalam waktu yang lama banjirpun akan terjadi, tetapi naiknya banjir pelan-pelan bukan banjir bandang

            3.   Pada tanah gundul yang padat resiko terjadinya banjir bandang menjadi besar

            Erosi air disebabkan oleh energi dalam benda yang bergerak yaitu energi kinetik. Besarnya energi kinetik tergantung pada massa benda yang bergerak dan kecepatan gerak, makin besar ukuran benda yang bergerak dan semakin cepat kecepatan benda bergerak maka makin tinggi energi kinetik yang terjadi. Butir air hujan yang jatuh dari awan atau tajuk pohon (air lolosan) mempunyai massa dan kecepatan, massa butir air ditentukan oleh Berat Jenis dan Volume. Butir air lolosan mempunyai volume lebih besar daripada air hujan, sehingga energi kinetiknya lebih besar pula. Besarnya volume air lolosan ditentukan oleh lebar dan bentuk ujung daun penetes, makin lebar ujung daun penetes makin besar volume air lolosan, Air lolosan yang jatuh dari daun bambu mempunyai volume lebih kecil dibandingkan air lolosan pada jambu biji (karena daun bambu sempit dan runcing, sedangkan daun jambu biji bulat dan tumpul). Makin tinggi intensitas hujan makin besar pula diameter air hujan. Makin tinggi intensitas hujan, makin besar erositas hujan, karena volume dan kecepatan terminal butir air hujan yang makin besar. Oleh karena itu dengan pemilihan jenis pohon yang mempunyai daun sempit dan runcing serta adanya strata tajuk dapat mengurangi massa dan kecepatan air lolosan yang jatuh. Dikombinasikan dengan adanya tumbuhan penutup tanah, serasah dan humus, maka dapat memperkecil erosi percikan, lebih lanjut dapat mengurangi peluang timbulnya erosi tanah.

            Hasil penelitian Irsyamudana (2004) di Sumberjaya, Lampung, yang merupakan salah satu contoh kasus dari perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian menunjukkan bahvva laju infiltrasi tertinggi pada hutan sebesar 5,2 mm/detik dan terendah pada sistem kopi monokultur sebesar 2 mm/detik. Limpasan permukaan dan erosi tertinggi terdapat pada kopi monokultur yaitu 141,9 mm dan 272,8 g/m2. Sedangkan limpasan dan erosi terendah terdapat pada sistem hutan yaitu 36,9 mm dan 208.8 g/m2. Jadi fungsi hutan sebagai lahan konservasi belum dapal digantikan oleh sistem lain. Widianto el al. (2004) melakukan penelitian untuk memahami secara kuantitatif perubahan perilaku limpasan permukaan dan erosi akibat alih guna lahan hutan menjadi sistem kopi monokultur. Hasil penelitian menunjukkan penebangan hutan alam mengakibatkan limpasan dan erosi meningkat luar biasa. Limpasan permukaan kumulatif di hutan alam hanya 27 mm, hanya sepertiga dari hutan yang baru ditebang (75 mm). Limpasan permukaan terbesar terjadi pada tanaman kopi berumur 3 tahun (124 mm) dan kehilangan tanah terbesar terjadi pada tanaman kopi berumur 1 tahun. Selain itu, penelitian Rajati (2006) di hutan Cipadayungan, Sumedang. areal Perum Perhutani Unit III Javva Barat dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan kehutanan pada aspek kemiringan lereng dan besarnya erosi menunjukkan bahwa erosi yang terjadi pada kelas kemiringan lereng 0-15 % dan 15-30 % adalah erosi yang masih dapat ditolerir, sedangkan erosi pada kemiringan lereng > 30 % lebih besar dari erosi yang dapat ditolerir.

            Hutan dan Pemanasan Global

            Masalah hangat dunia yang terkait dengan issu lingkungan saat ini adalah masalah pemanasan global dan perubahan iklim dunia dimana pada tanggal 3 -14 Desember 2007 Indonesia menjadi tuan rumah KIT dunia tentang Pemanasan Global dan Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh PBB. Serentak pula masyarakat Indonesia menyambutnya dengan gerakan penanaman 10 juta pohon. Pembangunan hutan mempunyai peran yang penting dalam kaitannya dengan issu ini.

            Pemanasan global adalah meningkatnya suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh kenaikan intesitas efek rumah kaca (ERK). Efek rumah kaca terjadi karena meningkanya gas-gas rumah kaca (GRK); seperti uap air CO2 Ozon, NfO, CFC dan dengan meningkatnya GRK radiasi sinar inframerah dan radiasi lain dari bumi yang semula lepas ke angkasa luar terperangkap oleh GRK yang menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi. Sekitar 50 % pemanasan global disebabkan oleh CO2, dimana emisi CO2 disebabkan oleh penggunaan bahan bakarfosil dan kerusakan/pembakaran hutan.

            Proses di alam yang dapat mengubah CO2 menjadi bahan organik dan O2 hanya tumbuhan melalui proses fotosintesis, sehingga penanaman dan pertumbuhan pohon merupakan salah satu harapan untuk mengurangi pemanasan global dengan memperbanyak penanaman pohon terutama tanaman pohon cepat tumbuh. Adanya O2 di atmosfer benar-benar karena adanya tumbuhan, sementara O2 adalah lambang kehidupan.

            Disamping itu pohon dan hutan menyimpan CO2 dalam bentuk biomassa, serasah dan humus. Hampir 50 % biomassa hutan adalah berupa C, jika rata-rata hutan tropika kita mempunyai biomassa 400 ton/ha, maka dia menyimpan 200 ton C/ha. Jadi disamping menyimpan C, pohon yang sedang tumbuh juga menyerap CO2 dan sebagian besar disimpan dalam bentuk biomassa. Oleh karena itu dalam Kyoto Protokol salah satu cara mengurangan emisi CO2 di atmosfer dengan mekanisme fleksibel yaitu negara maju emitor C dapat memberikan kompensasi kepada negara berkembang yang mau menanam dan menjaga hutannya (perdagangan karbon).

            Penanaman pohon dalam pembangunan hutan jelas merupakan salah satu usaha penyerapan CCh yang dapat mengurangi ERK. Penanaman dengan jenis cepat tumbuh dan dalam daur tertentu dipanen dan ditanami kembali, apalagi jika produk hasil kayu yang diperoleh digunakan untuk barang awet (plywood, kayu konstruksi dan kayu serpih) maka penyerapan dan penyimpanan CCh akan berlipat lebih tinggi dibandingkan hutan alam, karena hutan alam yang sudah klimaks tidak banyak menyerap CO2 lagi. Mekanisme ini hendaknya juga dapat menjadi salah satu mekanisme fleksibel dalam perdagangan karbon.

            Jika pembangunan huatan dengan menanam jenis cepat tumbuh Acacia mangium, dengan riap pada umur 10 tahun sebesar 43, 9 m3/ha/tahun (Alrasyid, 1984) atau riap diameter batang A. mangium diperkirakan 2 cm/th/pohon, pada umur 10 tahun setiap ha terdapat 500 pohon dengan diameter mencapai 20 cm dan tinggi dapat mencapai 10m, dengan angka bentuk pohon 0,7, maka volume per pohon mencapai sekitar 0,94 m3/pohon atau untuk 500 pohon/ha mencapai 469 m3/ha. Jika massa jenis A. mangium rata-rata 600 kg/ m3, maka biomassa A. mangium tersebut mencapai 281.400 kg atau 281,4 ton. Jika kadar C dalam biomassa sebesar 50 % maka kadar C yang tersimpan dalam biomassa tersebut sebanyak 140,7 ton atau 516,4 ton CO2/ha. Jika tiap tahun hutan tersebut dapat menanam 1000 ha saja maka selama 10 tahun CO2 yang disimpan dalam bentuk biomassa sebanyak 0,52 juta ton CO2.

            Saat ini telah banyak penelitian kandungan biomassa di hutan tanaman di Jawa dan di Luar Jawa, baik dengan pengukuran langsung (panen) maupun dengan cara allometrik. Rusolono (2006) mendapatkan data biomassa hutan sengon murni sebesar 162,4 ton/ha, dan hutan sengon campuran sebesar 147,6 ton/ha

            di Jawa. Ismail (2005) untuk hutan Acacia di PT. MHP (pada diameter pohon 5,6-13,1) diperoleh data biomassa sebesar 14,86 ton/ha. Langi (2007) untuk tegakan cempaka dan wasian (Elmerrillia sp.) di Sulawesi Utara melaporkan nilai biomassa masing-masing sebesar 299,85 ton/ha dan 254,83 ton/ha.

            Sebagai ilustrasi, Soemarwoto (1991) melaporkan bahwa untuk menyerap kembali CO2 yang dihasilkan oleh penggunaan bahan bakar fosil batubara dalam pembangkit tenaga listrik PLTU 100 MW diperlukan hutan tanaman Eucalyptus seluas 14.000 ha.

            Da Silva et. al. (1999) telah melakukan pengukuran biomassa dan akumulasi hara di hutan Eucalyptus grandis (untuk tujuan pulp dan kertas) di Brazil pada 45 contoh kayu berumur 3. 5 dan 7 tahun yang mempunyai jarak tanam 3×2 m. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi hara lebih banyak terjadi pada umur antara 3-5 tahun yaitu sebesar 223 %. sedangkan umur 5-7  tahun kenaikan akumulasi hara hanya 20 %. Persaingan antara pohon kemungkinan menjadi alasan penurunan tersebut. Jumlah hara Ca,  K dan P naik dari tahun ketiga ke tahun ketujuh, sementara N dan Mg turun setelah tahun kelima. Laju akumulasi biomassa pada kulit lebih rendah dibandingkan dengan laju akumulasi pada kayu untuk semua umur. Data akumulasi hara dan biomassa pada kayu di hutan Eucalyptus grandis pada umur 3, 5 dan 7 tahun dapat dilihat pada Tabel 1

            Tabel 1. Akumulasi hara dan biomassa kayu pada tegakan hutan Eucalyptus grandis pada umur 3, 5 dan 7 tahun

            Umur (tahun) Akumulasi hara (g) Biomassa (kg)
            N P K Ca Mg
            3 44.5 5.5 43.9 44.9 11.7 38.8
            5 78.5 10.6 56.0 87.0 28.5 88.8
            7 78.1 18.4 67.1 107.9 23.2 106.8

            Lasco et al. (2004) melaporkan bahwa riap biomassa dan karbon pada tegakan hutan tanaman yang cepat tumbuh (Paraserianthes falcataria dan Gmelina arborea) semakin kecil dengan semakin meningkatnya umur dan relative lebih besar daripada hutan alam (Tabel 2).

            Tabel 2.    Riap rata-rata tahunan (MAI) biomassa dan karbon di hutan tanaman di Mindanao, Filipina.

            Jenis Umur (tahun) Biomassa MAI (ton/ha/lh) CMAI (ton C/ha/th)
            Paraserianthes falcataria 1 4 20.20 7.82
            P. falcalaria 2 5 11,20 6.80
            P falcalaria 3 7 8,40 6.20
            7 2,20 0.52
            P falcalaria 4 9 5,30 5,41
            9 3,70 1,44
            Gmelina arborea 1 7 11,30 5,51
            G. arborea 2 9 10,50 4,37
            G. arborea 3 9 9,60 4,32
            Swietenia macrophylla 16 19,60 7,33
            Hutan alam 100 4,90 1,19

            Catatan : %C = 45%

            Sementra biomassa di atas tnah dan kerapatan karbon hutan di Filipina dapat dilihat pada Tabel 3.

            Tabel 3. Biomassa di atas tanah dan kerapatan karbon hutan di Filipina

            Tipe Hutan Umur (th) Kadar C (%) Kerapatan biomassa (ton/ha) Kerapatan karbon (ton/ha) Lokasi
            Hutan Alam:
            Hutan Lindung Primer 50 370-520 165-260 Makiling
            Hutan Sekunder 44,6 465,9 207,9 Makiling
            Semak Belukar 45,4 63,8 29,0 Makiling
            Hutan Tanaman :
            Gmelina arborea 9 45,0 120,7 54,3 Mindanao
            Paraserianthes falcataria 9 45,0 108,2 48,7 Mindanao
            Acacia auriculiformis 9 45,0 42,5 19,1 N. Ecija
            Tectona grandis 13 45,0 22,3 10,0 N. Ecija
            Pinus kesiya 13 45,0 107,8 48,5 N. Ecija
            Eucalyptus pellita 4 45,0 34,0 15,3 N. Ecija
            Dipterocarpaceae 80 45,0 132,3 59,0 Makiling
            Alang-alang 44,5 20,1 8,9
            Agroforestry :
            Kelapa + Kopi 44,0 99,2 43,6 Makiling
            Coklat + Narra 44,0 191,6 84,3 Makiling

            PUSTAKA

            Alrasyid, H. 1984. Aspek – aspek pembangunan HTI. Proceeding Lokakarya Pembangunan Timber Estates, Kini Menanam Esok Memanen, 29 -31 Maret 1984, Fakultas Kehutanan IPB.

            Da Silva, H.D, C.A. Ferreria and A.F.J. Beloote. 1999. Quantification of the biomass and nurients in the trunk of Eucalyptus grandis at different ages. Workshop Proceedings : Rehabilitation of Degraded Tropical Forest Ecosystems. V, Kobayashi, S. et. al. (Ed.). Bogor, 2-4 November 1999. Indonesia.

            Departemen Kehutanan. 2005. Rencana strategis Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.

            Irsyaimulana, E. 20(14. Dampak kepadatan penutupan tanah dan ketebalan serasah terhadap limpasan permukaan dan erosi di Sumberjaya, Lampung. Jurusan tanah, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kompilasi Abstrak Agroforestri di Indonesia. Arifin et al. (editor). IPB-INAFE-SEANAFE-ICRAF.

            Janson, C.H. 1983. Adaptation of fruit morphology to dispersal agents in a neotropical forest. Science, 219: 187-189.

            Jordan, C.F. 1985. Nutrient cycling in tropical forest ecosystem. John Wiley & Sons, New York.

            Kartodihardjo, H. dan Supriono, A. 2000. The impacts of sectoral development on natural forest conversion and degradation: the case of timber and tree crop plantations in Indonesia. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor

            Lal, R. 1981b. Deferestation of tropical rainforest and hydrological problems. In R. Lal an E. W. Russell (eds), Tropical agricultural hydrology: watershed management and land use, pp. 131-140. Wiley, New York.

            Langi, Y.A.R. 2007. Model penduga biomassa karbon dan potensi serapan karbon pada tegakan hutan rakyat cempaka dan wasian. Tesis Sekolah Pascasarjana IPB. Tidak diterbitkan.

            Lasco, R.D., F.B. Pulhin, J.M. Roshetko and M.R.N. Banaticia. 2004. LULUCF ( Climate Change Mitigation Projects in the Philippines : A Primer. World Agroforestry Centre.

            Mangundikoro,   A. 1984. Rencana Umum Pembangunan Timber Estates. Proceeding Lokakarya Pembangunan Timber Estates, Kini Menanam Esok Memanen, 29 – 31 Maret 1984, Fakultas Kehutanan IPB.

            Nawir, A.A., Murniati dan L. Rumboko, 2008. Rehabilitasi hutan di Indonesia : Akan kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga dasawarsa?. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor

            Rajati, T. 2006. Optimalisasi pemanfaatan lahan kehutanan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa sekitar hutan (Studi kasus di Kabupaten Sumedang). Disertasi Doktor Sekolah Pascasarjana IPB.

            Rusolono, T. 2006. Model pendugaan persediaan karbon tegakan agroforestri untuk pengelolaan hutan milik melalui skema perdagangan karbon. Disertasi Sekolah Pascasarjana Fakultas Kehutanan IPB. Tidak diterbitkan.

            Soemarwoto, O. 1991. Indonesia dalam kancah isu lingkungan global. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

            Vitousek, P.M. and P.A. Matson 1984. Mechanisms of nitrogen retention in forest ecosystems: a field experiment. Science, 225: 51-52.

            Wade, M.K., and P.A. Sanchez. 1983. Mulching and green manure applications for continuous crop production in the Amazon Basin. Agronomy Journal, 75: 39-45.

            Widianto, D. Suprayono, H. Noveras, R.H. Widodo, P. Purnomosidhi dan M. van Noordwijk. 2004. Konversi hutan menjadi lahan pertanian : apakah fungsi hidrologis hutan dapat digantikan sistem kopi monokultur. Kompilasi Abstrak Agroforestri di Indonesia. Arifin et al. (editor). IPB-INAFE-SEANAFE-ICRAF.


            [1]) Karyatulis disajikan pada Lokakarya Nasional PENERAPAN MULTISISTEM SILVIKULTUR PADA PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN pada tanggal 23 Agustus 2008 di IPB International Convention Center (IICC) Bogor.

            [2]) Guru Besar pada Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB.

            Tags: ,

            PERAN MANGROVE BAGI SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN DAN KETAHANAN PANGAN, ENERGI SERTA OBAT-OBATAN BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DI PESISIR

            Oleh

            Cecep Kusmana

            Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

            e-mail: cecep_kusmana@ipb.ac.id


            PENDAHULUAN

            Indonesia merupakan negara kepulauan di daerah tropika yang terdiri atas sekitar 17.504 buah pulau (28 pulau besar dan 17.475 pulau kecil) dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km (Kusmana, 2008) dengan kondisi fisik lingkungan dan iklim yang beragam.  Total luas wilayah Indonesia tersebut adalah sekitar 9 juta km2 yang terdiri atas 2 juta km2 daratan dan 7 juta km2 lautan (Polunin, 1983).  Oleh karena itu Indonesia mempunyai ekosistem pesisir yang luas dan beragam yang terbentang pada jarak lebih dari 5.000 km dari timur ke barat kepulauan dan pada jarak 2.500 km dari arah utara ke selatan kepulauan.  Sebagian besar daerah pantai pulau-pulau tersebut di atas merupakan tempat tumbuh mangrove yang baik, sehingga mangrove merupakan suatu ekosistem yang umum mencirikan morfologi sistem biologi pesisir di Indonesia, disamping padang lamun dan terumbu karang, yang memainkan peranan penting dalam perlindungan dan pengembangan wilayah pesisir.   Saat ini di Indonesia mangrove tumbuh di daerah pantai sekitar 257 kabupaten/kota. Pada tahun 1999, luas hutan mangrove Indonesia diperkirakan sekitar 9,6 juta ha yang terdiri atas 3,8 juta ha di dalam kawasan hutan dan 5,8 juta ha di luar kawasan hutan.

            Ekosistem mangrove merupakan ekosistem interface antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan. Oleh karena itu, ekosistem ini mempunyai fungsi spesifik yang keberkelangsungannya bergantung pada dinamika yang terjadi di ekosistem daratan dan lautan. Dalam hal ini, mangrove sendiri merupakan sumberdaya yang dapat dipulihkan (renewable resources) yang menyediakan berbagai jenis produk (produk langsung dan produk tidak langsung) yang berguna untuk menunjang keperluan hidup penduduk pesisir dan pelayanan lindungan lingkungan untuk menyangga sistem kehidupan masyarakat tersebut.

            URGENSI MANGROVE DALAM KONTEK

            KEMANDIRIAN HIDUP MASYARAKAT PEDESAAN DI PESISIR

            Ada beberapa alasan yang melandasi pentingnya peranan sumberdaya mangrove dalam menunjang kemandirian hidup masyarakat pedesaan di pesisir, yaitu:

            (1)      Ekosistem mangrove, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan ekosistem padang lamun dan terumbu karang berperan penting dalam menciptakan stabilitas suatu ekosistem pesisir, baik secara fisik maupun secara ekologis.

            (2)      Mangrove merupakan sumberdaya alam yang dapat dipulihkan (renewable resources atau flow resources) yang mempunyai manfaat ganda (manfaat ekonomis dan ekologis). Berdasarkan sejarah, sudah sejak dulu hutan mangrove merupakan penyedia berbagai keperluan hidup bagi masyarakat lokal di wilayah  pesisir nusantara. Selain itu, mangrove juga berperan sebagai penyedia jasa lindungan lingkungan (environmental services) bagi sistem penyangga kehidupan masyarakat pesisir tersebut.

            Dengan demikian peranan mangrove dalam kontek kemandirian hidup masyarakat pesisir dapat ditelusuri dan dipahami dari fungsi mangrove itu sendiri.

            FUNGSI MANGROVE

            Mangrove menghasilkan berbagai macam barang/material (baik berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu) dan jasa lingkungan (oksigen penyerap polutan, pengendali abrasi dan interusi air laut, dan lain-lain) yang sangat bermanfaat secara ekonomis dan ekologis bagi kelangsungan kehidupan masyarakat pesisir dan kelestarian hasil beserta kelestarian fungsi ekosistem pesisir itu sendiri.

            Secara garis besar, fungsi mangrove dapat dirinci pada level ekosistem dan level sumberdaya seperti di bawah ini:

            1. Fungsi mangrove pada level ekosistem
            1. Lindungan lingkungan ekosistem pantai secara global, yakni:

            (1)      Proteksi garis pantai dari hempasan gelombang

            Berdasarkan pengamatan di lapangan, hutan mangrove terbukti dapat meredam kekuatan energi gelombang pasang/tsunami. Utomo (2003) yang dikutip oleh Diposaptono dan Budiman (2008) mengemukakan bahwa hutan mangrove dengan kerapatan 5 %, tinggi 5 m dan tebal 50 m dapat meredam 52 % tinggi tsunami, 38 % energi tsunami, juga 14 %, 19 %, dan 22 % jarak run-up tsunami di atas muka air tenang berturut-turut untuk kemiringan pantai 50, 100, dan 150 . Hasil penelitian yang serupa ditegaskan pula oleh Harada dan Kawata (2004) yang melaporkan bahwa hutan pesisir yang terdiri atas mangrove, sagu, kasuarina, dan tegakan pohon kelapa dengan kerapatan 3.000 pohon per ha dengan diameter batang rata-rata 15 cm dan lebar hutannya sekitar 200 m dapat mengurangi tinggi gelombang tsunami sekitar 50-60 % dan kecepatan aliran tsunami sekitar 40-60 %. Mazda et al. (1997) sudah terlebih dahulu melaporkan efektivitas hutan mangrove dalam meredam kekuatan tsunami. Berdasarkan penelitian mereka tegakan hutan mangrove Kandelia candel berumur 6 tahun yang tumbuh dalam suatu jalur selebar 1,5 km dapat mengurangi tinggi gelombang setinggi 1 m di laut lepas menjadi hanya setinggi 0,05 m di pantai.

            Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas terbukti bahwa vegetasi hutan, khususnya mangrove, dapat memantulkan, meneruskan, dan menyerap energi gelombang tsunami.

            (2)      Proteksi dari tiupan angin kencang

            Fractional drag di atas kanopi mangrove adalah jauh lebih tinggi dibandingkan di atas permukaan air, sehingga semakin ke arah mangrove pedalaman kecepatan angin semakin berkurang. Saenger (2002) melaporkan bahwa mangrove yang tersusun oleh tegakan pohon dengan tinggi 3 – 5 m hanya sedikit mengalami kerusakan (1% dari jumlah pohon) akibat tiupan angin topan.

            (3)      Mengatur sedimentasi

            Davis (1940) berpendapat bahwa perakaran mangrove berfungsi sebagai penahan lumpur.  Kekontinyuan penimbunan bahan organik menguntungkan bagi pertumbuhan semai dan kelangsungan hidupnya tumbuhan mangrove.  Semai tumbuh dan menyebar ke arah laut seirama dengan proses penimbunan lumpur.

            Sistem perakaran mangrove dapat mengurangi kecepatan arus air yang mengalir di lantai hutan, sehingga memberi kesempatan kepada partikel-partikel koloid tanah untuk mengendap di lantai hutan.  Wolanski et.al. (1997) mengemukakan bahwa mangrove berperan mengatur pergerakan sedimen melalui pengurangan daya erosif arus air, pengayaan deposit liat dan pengurangan daya resuspensi dari deposit liat sehingga mangrove dapat meningkatkan kualitas perairan dan produktivitas primer oleh melimpahnya fitoplankton.

            (4)      Retensi nutrien

            Ekisistem mangrove dapat berperan penting sebagai tempat penampung dissolve-nutrient, serta pengolah limbah organik (Boto dan Wellingston, 1983). Dalam hal ini banyak dibuktikan bahwa kesuburan tanah, kandungan hara serasah dan pertumbuhan tegakan mangrove jauh lebih baik di hutan-hutan mangrove yang banyak menerima input hara an-organik, terutama Nitrogen dan Posfor, daripada mangrove yang tidak mendapat input energi dari luar (Clough et al., 1983).

            Dengan rapatnya batang-batang dan susunan perakaran mangrove, maka banyak partikel liat terdeposisi di zona mangrove, bersamaan dengan ini banyak nutrien yang berasal dari kolom badan air terserap dalam sedimen liat tersebut.  Hal ini selain mencegah hilangnya nutrien dari mangrove ke laut lepas juga memperbesar cadangan nutrien dalam sedimen mangrove tersebut.

            (5)      Memperbaiki kualitas air

            Secara umum, Snedaker (1978) mengemukakan bahwa mangrove menyediakan sumber detritus yang penting bagi ekosistem pantai dan estuaria yang mendukung berbagai organisme akuatik.

            Perakaran mangrove berperan mengurangi materi tersuspensi dalam badan kolom air, bahkan mendeposisikannya, sehingga konsentrasi oksigen terlarut meningkat.  Selain itu, mangrove dapat menyerap dan mengurangi bahan pencemar (polutan) dari badan air baik melalui penyerapan polutan tersebut oleh jaringan anatomi tumbuhan mangrove maupun menyerap bahan polutan yang bersangkutan dalam sedimen lumpur (IUCN & E/P Forum, 1993 dalam Kusmana, 2009).

            Kemampuan vegetasi mangrove dalam menyerap bahan polutan (dalam hal ini logam berat) telah dibuktikan oleh Darmiyati et. al. (1995) dalam Kusmana (2009), dimana jenis Rhizophora mucronata dapat menyerap lebih dari 300 ppm Mn, 20 ppm Zn dan 15 ppm Cu. Begitu pula Saepulloh (1995) membuktikan bahwa pada daun Avicennia marina ditemukan akumulasi Pb sebesar ≥ 15 ppm, Cd ≥ 0,5 ppm dan Ni ≥ 2,4 ppm.

            (6)      Mengendalikan intrusi air laut

            Hilmi (1998) dalam Kusmana (2009) melaporkan bahwa jarak intrusi air laut di Pantai Jakarta meningkat drastis dari 1 km pada hutan mangrove selebar 0,75 m menjadi 4,24 km pada lokasi tanpa hutan mangrove.  Secara teoritis diperkirakan percepatan intrusi air laut meningkat 2 – 3 kali pada lokasi tanpa hutan mangrove.

            (7)      Stabilitas iklim mikro

            Komunitas mangrove tersusun oleh tegakan yang rapat dan ekstensif dapat menyebabkan pengendalian suhu yang relatif rendah di siang hari dan relatif lebih hangat di malam hari.  Selain itu kelembaban udara di bawah kanopi mangrove yang rapat relatif lebih tinggi dibandingkan di daerah terbuka. Evapotranspirasi dan reflektan panjang-gelombang panjang dari ekstensif kanopi mangrove yang rapat berkontribusi terhadap kelembaban dan densitas awan dalam skala regional, yang akhirnya berkontribusi terhadap curah hujan regional.

            b.   Habitat  fauna, terutama  fauna  laut Menurut Chapman (1977), ekosistem mangrove menyediakan 5 (lima) tipe habitat bagi fauna, yakni:

            (1)      Tajuk pohon yang dihuni oleh  berbagai jenis burung, mamalia dan serangga.

            (2)      Lobang yang terdapat di cabang dan genangan air di “cagak” antara batang dan cabang pohon yang merupakan habitat yang cukup baik untuk serangga (terutama nyamuk).

            (3)      Permukaan tanah sebagai habitat mudskip-per dan keong/kerang.

            (4)      Lobang permanen dan semi permanen di dalam tanah sebagai habitat kepiting dan katak.

            (5)      Saluran-saluran air sebagai habitat buaya dan ikan/udang.

            Peranan penting dari ekosistem mangrove dalam menunjang kehidupan biota laut sudah diyakini secara luas. Tetapi, sebenarnya habi­tat utama dari ekosistem mangrove yang penting dan langsung menunjang kehidupan biota laut adalah saluran-saluran air (shallow bay, inlet dan channel) yang merupakan bagian integral dari ekosistem mangrove tersebut.  Dalam hal ini nampaknya vegetasi mangrove lebih berperan sebagai penyedia nutrisi melalui serasahnya bagi produktivitas primer saluran-saluran air tersebut.

            Tingginya produktivitas primer hutan mang­rove salah satunya dapat dilihat dari produkti­vitas serasah hutan tersebut yang umumnya beberapa kali lipat produktivitas serasah tipe hutan daratan, yakni sekitar 5,7 sampai 25,7 ton/ha/th (Kusmana, 1993b). Kondisi habitat mangrove seperti ini mengakibatkan ekosistem mangrove berperan sebagai feeding, spawning dan nursery ground bagi berbagai jenis biota laut (khususnya ikan dan udang) untuk menghabiskan sebagian bahkan seluruh siklus hidupnya.

            B. Fungsi mangrove pada level sumberdaya (primary biotic component)

            a.   Fauna

            Fauna yang berada di ekosistem mangrove terdiri atas fauna daratan dan fauna laut (Macnae, 1968).

            (1)   Fauna Daratan

            Umumnya fauna darat hanya menggunakan eko­sistem mangrove sebagai tempat mencari makan dan atau perlindungan. Di Indonesia dikenal hanya satu jenis fauna darat yang seluruh siklus hidupnya bergantung pada habitat mangrove, yaitu bekantan (Nasalis larvatus) yang penyebarannya terbatas di Kalimantan.

            a)   Burung

            Beberapa jenis burung yang berasosiasi dengan mangrove adalah Phalacrocorax carbo, P. melanogaster, P. niger, Anhinga anhinga, Egretta spp., Halcyon chloris, dan lain-lain.

            b)   Amphibi  dan Reptilia

            Jenis-jenis fauna amphibi yang sering ditemukan di mangrove adalah Rana cancrivora dan Rana limnocharis. Sedangkan jenis-jenis Reptilia yang sering dijumpai adalah Crocodilus porosus, Varanus salvator, Trimeresurus wagleri, T. purpureomaculatus,   Boiga. dendrophila,   Fordonia leucojbalia,   Bitia hydroides, Cerberus rhynchops, dan lain-lain.

            c)   Mamalia

            Beberapa jenis mamalia yang dijumpai di mangrove adalah Nasalis larvatus, Presbytis cristatus, Cercoppithecus mitis, Macaca irus, Sus scrofa, Kerpestes spp., dan lain-lain.

            d)  Serangga

            Banyak jenis serangga yang menghuni habitat mangrove, yang mana umumnya didominasi oleh nyamuk. Jenis-jenis serangga tersebut adalah semut, Aedes pembaensis, Anopheles spp., Culicoides spp., dan lain-lain.

            (2)   Fauna  Laut

            Fauna laut merupakan elemen utama dari fauna ekosistem mangrove. Fauna laut di mangrove terdiri atas dua komponen, yaitu infauna yang hidup di lobang-lobang di dalam tanah, dan epifauna yang bersifat mengembara di permukaan tanah.

            Infauna umumnya didominasi oleh Crustaceae. Selain itu, komunitas infauna mangrove terdiri atas beberapa jenis Bivalvia dan satu genus ikan. Sedangkan komunitas epifauna mangrove didominasi Moluska (dalam hal ini Gastropoda) dan beberapa jenis kepiting.  Berbagai jenis fauna yang berasosiasi dengan mangrove tersebut merupakan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di pesisir.

            b.     Flora

            Menurut Umali et al. (1987) dalam Kusmana (2009), sampai saat ini dilaporkan sekitar 130 jenis tumbuhan di 11 negara Asia-Pasifik, diantaranya di Indonesia terdapat 101 jenis (Kusmana,  1993a).

            Dalam skala komersial, berbagai jenis kayu mangrove dapat digunakan sebagai: (a) “chips” untuk bahan baku kertas, terutama jenis Rhizophora spp. dan Bruguiera spp., (b) penghasil industri papan dan plywood, terutama jenis Bruguiera spp. dan Heritiera littoralis; (c) tongkat dan tiang pancang (“scalfold“), terutama jenis Bruguiera spp., Ceriops spp., Oncosperma sp. dan Rhizophora apiculata; (d) penghasil energi (kayu bakar dan arang) yang berkualitas sangat baik.

            Sudah sejak lama, berbagai jenis tumbuhan mangrove dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kecukupan pangan dan obat-obatan herbal tradisional seperti dapat dilihat pada Tabel 1.

            Tabel 1. Beberapa jenis tumbuhan mangrove yang dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat lokal.

            No. Jenis Kegunaan
            1. Acanthus  ilicifolius Buah yang dihancurkan dalam air dapat digunakan untuk membantu menghentikan darah yang keluar dari luka dan mengobati luka karena gigitan ular.
            2. Acrostichum aureum

            Bagian tanaman yang masih muda dapat dimakan mentah atau dimasak sebagai sayuran.
            3. Aegiceras  ccrniculatum Kulit dan bijinya untuk membuat racun ikan.
            4. Avicennia alba

            Daun yang masih muda dapat untuk  makanan ternak, biji­nya dapat dimakan jika direbus, kulitnya untuk obat tradisional (astringent), zat semacam resin yang dikeluarkan bermanfaat dalam usaha  mencegah kehamilan, salep yang dicampur cara membuatny dengan biji tumbuhan ini sangat baik untuk  mengobati luka penyakit cacar, bijinya sangat beracun sehingga hati-hati dalam memanfaatkannya.
            5. Avicennia marina Daun yang  muda dapat dimakan/disayur,  polen dari bunganya dapat untuk menarik koloni-koloni kumbang penghasil madu yang diternakan, abu dari kayunya sangat  baik untuk  bahan baku dalam perabuatan sabun cuci.
            6. Avicennia officinalis Biji dapat dimakan sesudah dicuci dan direbus.
            7. Bruguiera gymnorzhiza Kayunya sangat berguna dalam industri arang/kayu bakar dan tannin, kulit batang yang masih muda dapat untuk menambah rasa sedap ikan yang masih segar, pneumarhophoranya dapat dipakai sebagai bibit dalam usaha reboisasi  hutan bakau.
            8. Bruguiera parviflora Kayunya untuk arang dan kayu bakar.
            9. Bruguiera sexangula Daun muda, embrio buah, buluh akar dapat dimakan sebagai sayuran, daunnya mengandung alkoloid yang dapat dipakai

            untuk mengobati tumor kulit, akarnya dapat untuk kayu menyan, buahnya dapat untuk campuran obat cuci mata tradisional.

            10. Ceriops tagal Kulit batang baik sekali untuk mewarnai dan sebagai bahan pengawet/penguat jala-jala ikan dan juga untuk industri batik, kayunya baik untuk industri kayu lapis (plywood), kulit batang untuk obat tradisional.
            11. Excoecaria  agallocha Getahnya beracun dan dapat dipakai untuk meracun ikan.
            12. Heritiera littoralis Kayunya baik untuk industri papan, air buahnya beracur dan dapat untuk meracuni ikan.
            13. Lumnitzera  racemosa Rebusan  daunnya dapat untuk obat sariawan.
            14. Oncosperma   tigillaria Batangnya untuk pancang rumah, umbut untuk sayuran, bunganya  dapat untuk menambah rasa sedap nasi.
            15. Rhizophora mucronata. Kayunya untuk arang/kayu bakar dan chips. Air buar dan   kulit akar yangmuda dapat   dipakai  untuk mengusir nyamuk dari  tubuh/badan.
            16. Rhizophcra  apiculata Kayunya untuk kayu bakar, arang, chips dan kayu konstruksi.
            17. Sonneratia  caseolaris Buahnya dapat dimakan, cairan buah dapat untuk menghaluskan kulit, daunnya dapat untuk makanan kambing, dapat  menghasilkan pectine.
            18. Xylocarpus woluccensis Kayunya baik sekali untuk papan, akar-akarnya dapat dipakai   sebagai bahan dasar kerajinan tangan (hiasar dinding, dll),     kulitnya untuk obat tradisional (diarhea), buahnya mengeluarkan minyak dapat  dipa­kai untuk minyak rambut tardisional.
            19. Nipa fructicans Daun untuk atap rumah, dinding, topi, bahan baku kertas, keranjang dan pembungkus sigaret; nira untuk minuman dan alkohol, biji untuk jely dan sebagai kolang-kaling; dan pelepah yang dibakar untuk menghasilkan garam.

            PENUTUP

            Sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri  terdiri atas sekitar 17.504 buah pulau dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km, Indonesia sepatutnya memposisikan mangrove sebagai sumberdaya alam terbarukan yang penting untuk mesejahterakan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, dan menjaga keseimbangan kualitas lingkungan antara ekosistem daratan dan lautan yang berperan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat pesisir yang bersangkutan. Peran penting mangrove tersebut dapat tercipta dari multi manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem mangrove tersebut, baik manfaat ekonomi (penghasil berbagai produk barang berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu berupa bahan pangan, obat-obatan, dan minuman), maupun manfaat ekologi/jasa lingkungan seperti penahan abrasi, pengendali intrusi air laut, dan lain-lain.

            Khusus untuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil di lautan, sepatutnya pemerintah memfasilitasi dan menstimulasi upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian bahan pangan dan obat-obatan alamiah berbasis sumberdaya mangrove serta mengintroduksi teknologi inovasi untuk mengefesienkan tehnik ekstraksi dan meningkatkan produktivitas sumberdaya mangrove sekaligus memfasilitasi tata kelola kelembagaan untuk mejamin keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mangrove tersebut. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pulau-pulau kecil juga sekaligus meningkatkan pertahanan keamanan rakyat semesta bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.

            DAFTAR PUSTAKA

            Boto, K.G. dan J.T. Wellington. 1983. Phosporous and Nitro­gen Nutritional Status of A Northern Australian Mang­rove Forests. Mar. Ecol. Prog. Ser. 11: 63 – 69.

            Clough, B.F., K.G. Boto dan P.M. Attiwil. 1983. Mangroves and Sewage: A Re-evaluation. Dalam Teas, H.J. (Ed.). Biology and Ecology of Mangroves, Tasks for Vegetation Science 8. Dr. W. Junk Publ. , The Hague, pp. 151 – 161.

            Davis, J.H. Jr. 1940. The Ecology and Geologic Role of Mangroves in Florida. Papers from Tortugas Lab. 32. Carnegie Inst. Wash. Publ. 517: 305 – 412.

            Diposaptono, S. dan Budiman. 2008. Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami. PT. Sarana Komunikasi Utama. Bogor.

            Harada, K. dan Y. Kawata. 2004. Study on The Effect of Coastal Forest to Tsunami Reduction. Annuals of Disaster Prevention, Research Institute of Kyoto Univ. No. 47C.

            Kusmana, C. 1993a. A Study on Mangrove Forest Management Based on Ecological Data in Eastern Sumatra, Indonesia. Ph.D. Dissertation, Faculty of Agriculture, Kyoto University, Japan. Unpublished.

            ————. 1993b. Management Guidelines for A Mangrove Forest in Eastern Sumatra, Indonesia. Makalah pada Seminar Nasional Konservasi dan Rehabilitasi Hutan Mangrove, INSTIPER Yogyakarta, tanggal 4-5 Mei 1993.

            _______. 2008. Urgensi Mangrove dalam Pengelolaan ekosistem Pesisir. Kornas Departemen Kelautan dan Perikanan. Menado.

            _______. 2009. Kontribusi Kegiatan Penelitian Mangrove terhadap Kemandirian Perekonomian Masyarakat Pesisir dan Keberlanjutan Ekosistem Bahari. Makalah.

            Macnae, W. 1968. A General Account of The Fauna and Flora of Mangrove Swamps and Forests in The Indowest-Pacific Region. Adv. Mar. Biol. 6: 73 – 270.

            Mazda, Y., M. Magi, M. Kogo and P.Ng. Hong. 1997. Mangrove as A Coastal Protection from Waves in The Tong King Delta, Vietnam. Mangroves and Salt Marshes 1:127-135.

            Polunin, N.V.C. 1983. The Marine Resources of Indonesia. Oceonogr. Mar. Biol. Ann. Rev. 1983, 21:455-531.

            Saenger, P. 1982. Morphological, Anatomical, and Reproductive Adaptations of Australian Mangroves. In: Clough, B.F. (Ed.), Mangrove Ecosystems in Australia. Australian National University Press, Canberra, pp. 153-191.

            Saepulloh, C. 1995. Akumulasi Logam Berat (Pb, Cd, Ni) pada Jenis Aivennia marina di Hutan Lindung Mangrove Angke-Kapuk DKI Jakarta. Skripsi. Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

            Snedaker, S.C. 1978. Mangroves: Their Value and Perpetua­tion. Nature and Resources 14: 6 – 13.

            Wolanski, E., S. Spagnol dan E.B. Lim. 1997. The Importance of Mangrove Flocs in Sheltering Seagrass in Turbid Coastal Waters. Mangrove and Salt Marshes 1:187-191.

            Tags: , ,

            cecep_kusmana on June 15th, 2010

            GENERAL INFORMATION FOR INDONESIAN MANGROVE1)

            By

            Cecep Kusmana2)

            NTRODUCTION

            Mangrove is a saline swamp forest in tropical and sub tropical intertidal regions.  In Southeast Asia, the word mangrove is used  for both individual plants and forest communities inhabiting tidal land.  Mangroves are among the world’s most productive ecosystems.  They protect coastline, enrich coastal waters,  support coastal fisheries, yield beneficial forest products and serve a habitat for various kinds of fauna.  Geographically, they are mainly distributed between 300 north and 300 south.  Northern extension of this limit occur in Japan (31022’ N) and Bermuda (32020’ N); southern extensions are in New Zealand (38003’ S), Australia (38045’ S) and on the east coast of South Africa (Spalding, 1997).

            Indonesia is an archipelagic country with more than 17,000 islands and      95,181 km coastline.  A large part of this coastal area bears mangrove of various extents, from several meters to several kilometers wide.

            The mangrove resources in Indonesia involve the flora, fauna and land resources which are needed for supporting many kinds of human needs.  In Indonesia, the mangroves developed well along the inner facing coast lines of most of the large islands and estuaries.  They are composed of trees, shrubs, herbs and grasses, epiphytes and parasites (Kusmana, 1993).  Those various kinds of mangrove flora have been supporting the daily life needs for local people living surrounding mangroves.

            For century the Indonesian people have traditionally utilized mangroves, mainly  for  firewood, charcoal, tannin, dyes, food and beverages, medicine, pole and timber.  At an early stage of commercialization, the fishing and charcoal making are generally the basic economic activities in the mangrove areas.  However, in the following period a large scale of commercial mangrove exploitation in Indonesia has been begun with a production of logs, charcoal and chipwoods.  In the same time, the increasing of population growth and economic development in this country resulted in the destruction even disappearance of many mangroves through conversion of them to fishponds, industrial estates, transportation and recreation infrastructure, resettlement, tin mining, agricultural activities, and other uses.

            The multiple role of the mangroves as a renewable resources in the coastal area in relation to serving valuable forest products and environmental services for the coastal population is well recognized in Indonesia, so that degraded mangroves must be rehabilitated and mangrove plantation should be established in some intertidal areas to enrich land productivity as well as environmental quality of the ecosystem.

            MANGROVES AREA AND DISTRIBUTION

            It is reported that mangrove area in Indonesia is amounted to 9.2 millions ha consisting of 3.7 millions ha in the forest concession area and 5.5 millions ha in the non-forest concession area (Department of Forestry and IPB, 1999).

            A large part of Indonesian coastal area bear mangroves from several meters to several kilometers in width.  A big part of developed extensive mangroves grow in the five big islands (Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and Papua), and less extensive mangroves in the remaining ones (Table 1).

            Table 1.  Area of mangroves and its distribution in Indonesia

            NO. ISLAND AREA (HA)
            FOREST CONCESSION NON-FOREST CONCESSION
            1. Papua 1.326.999 0
            2. Kalimantan 841.433 2.779.453
            3. Sumatra 1.405.575 1.724.334
            4. Sulawesi 121.153 841.247
            5. Java 53.565 296.917
            6. Other islands 35.522 141.921
            TOTAL 3.784.247 5.783.871

            In 1993, Department of Forestry allocated mangrove forest into permanent forest concession, convertable production forest, and other use land as shown on Table 2.

            Table 2.  The area of mangrove forest based on function status in Indonesia

            No. Forest Concession Status Area
            (ha) %
            1. Permanent Forest Concession
            HSA & HW 522,070 14.0
            HL 614,120 16.4
            HPT 508,490 13.6
            HP 847,970 22.7
            Total 2,492,650 66.7
            2. Non-Permanent Forest Concession
            HPK 798,710 21.4
            APL 443,890 11.9
            Total 1,242,600
            Total 1 + 2 3,735,250 33.3

            Note:

            HSA       =  Nature Preserve                                            HP          =  Production Forest

            HW        =  Recreation Forest                                          HPK       =  Convertable Production Forest

            HL          =  Protection Forest                                           APL       =  Other Use Land

            HPT       =  Limited Production Forest

            Beside, there are at least 20 conservation forests bear mangroves inside (Table 3).

            Table 3.  Conservation forests bear mangroves as main vegetation type in Indonesia.

            No. Location Area

            (ha)

            1. Berbak, Sumatra 8,500
            2. Kuala Langka, Sumatra 1,000
            3. Kuala Jambuaye, Sumatra 3,000
            4. Muara Angke, Java 25,0
            5. Muara Cimanuk, Java 7,100
            6. Muara Mauk, Java 1,000
            7. Pulau Rambut, Java 45,0
            8. Teluk Kelumpang, Kalimantan 13,750
            9. Pulau Sepanjang, Madura 2,430
            10. Pamuka, Kalimantan 10,000
            11. Tanjung Puting, Kalimantan 11,000
            12. Muara Kendawangan, Kalimantan 150,000
            13. Muara Kahayan, Kalimantan 150,000
            14. Teluk Adeng – Teluk Apar, Kalimantan 128,000
            15. Gunung Lorentz, Papua ?
            16. Pulau Dolok, Papua 105,000
            17. Bali Barat, Bali ?
            18. Ujung Kulon, Java ?
            19. Pulau Bokor ?
            20. Pulau Dua ?

            MANGROVE FLORA

            Soemodihardjo et al. (1993) reported that there are about 157 species of flora growing in mangroves in Indonesia consisting of 52 species of trees, 21 species of shrubs, 13 species of lyana, 7 species of palms, 14 species of grasses, 8 species of herbs, 3 species of parasites, 36 species of ephyphites and   3 species of ferns (Table 4).

            Table 4.  Mangrove flora in Indonesia (Soemodihardjo et al., 1993)

            Fern

            Herb

            Pteridaceae Acrostichum aureum Acanthaceae Acanthus ebracteus
            Acrostichum speciosum A. ilicifolius
            Blechnaceae Stenochlaena palustris A. volubilis
            Aizoaceae Sesuvium portulacastrum
            Ephyphite Asteraceae Pluchea indica
            Adianthaceae Vittaria sp. Chenopodiaceae Tectocornia australica
            Aspleniaceae Asplenium nidus Araceae Colocasia esculenta
            Davalliaceae Davallia sp. Cryptocorina ciliata
            Humata parvula

            Herb

            Cycads

            Cyperaceae Cyperus compactus
            Cycadaceae Cycas rumphii C. compressus
            Polypodiaceae Cyclophorus cinnamoneous C. javanicus
            Drymoglessum heterophyllum C. malacensis
            Drynaria sp. Fimbristylis ferruginea
            D. rigidula Scirpus grossus
            D. sparsisora Thoracostachyum sumtranum
            Nephrolepis acutifolia Poaceae Chloris gayana
            Phymatodes scolopendria (Gramineae) Cynodon dactylon
            Ph. Sinuosa Dyplachne fusca
            Platicerium coronarium Paspalum scrobiculatum
            Schizaeaceae Lygodium laxum P. vaginatum
            Phragmites karka
            Ephyphite Sporobolus virginicus
            Asclepiadaceae Dischidia benghalensis
            D. rafflessia Pandan
            D. mommularia Pandanaceae Pandanus tectorus
            Hoya sp. Palma
            Orchidaceae Aerides odorata Palmae Calamus erinaceus
            Anota violaceae (Araceae) Licuala sp.
            Bulbophyllum xylocarpi Livistonia saribus
            Cymbidium sp. Nypa fruticans
            Dendrobium aloifolium Oncosperma tigillarium
            D. callybotrys Phoenix paludosa
            D. pachyphyllum
            D. prostratum Liana
            D. rhyzophoreti Asclepiadaceae Cynanchum carnosium
            D. subulatum Finlaysonia obovata
            D. teretifolium Gymmanthera paludosa
            Oberonia laeta Sarcolobus banksii
            O. rhizophoreti Asteraceae Wedelia biflora
            Malastomalaceae Prachycentria constrica Leguminosae
            Plethiandra sessifolia – Caesalpinioideae Caesalpinia bonduc
            Rubiaceae Hydnophytum formicarum C. crista
            Myrmecodia sp. – Papilionoideae Aganope heptaphylla
            Dalbergia candenatensis
            Parasite D. menoides
            Loranthaceae Amyema grafis Derris trifoliata
            A. mackayense Rhanaceae Smythea lancaeta
            Viscum ovalifolum Verbenaceae Clerodendron inerme

            Table 4 (Continued)

            Anacardiaceae Gluta velutina E. indica
            Apocynaceae Voacanga grandiflora Flocourtiaceae Scolopia macrophylla
            Bataceae Batis agillicola Guttiferae Calophyllum inophyllum
            Chenopodiaceae Halosarcia indica Lecythideceae Barringtonia asiatica
            Euphorbiaceae Glochidion littorale B. racemosa
            Gooddeniaceae Scaevola sericea
            Leguminosae Leguminosae
            – Papilinoideae Desmodium embellatum – Caesalpinioideae Cynometra iripa
            Lythraceae Aegiceras corniculatum C. ramiflora
            A. floridum – Mimosaceae Pithecelobium umbellatum
            Ardisia elliptica Serianthes spp.
            Myrtaceae Osbornia octodonta Pongamia pinnata
            Plumbaginaceae Aegialitis annundata Malvaceae Hibiscus granatum
            Rubiaceae Ixora timorensis Thespesia populnea
            Scyphiphora hydrophyllaceae Meliaceae Xylocarpus granatum
            Rutaceae Paramygna angulata X. mekongensis
            Sapindaceae Allophyllus cobbe X. moluccensis
            Tiliaceae Brownlowia argentata Moraceae Ficus microcarpa
            B. tersa Myristaceae Myristica hollrungii
            Verbanaceae Prenma obtusifolia Rhizophoraceae Bruguiera cylindrica
            Tree B. exaristata
            Apocynaceae Cerbera manghas B. gymnorrhiza
            C. odollam B. hainessi
            Avicennaceae Avicennia alba B. parviflora
            A. eucalyptifolia B. sexangula
            A. marina Ceriops decandra
            A. officinalis C. decandra
            Bignoniaceae Dolichandrone spathaceae C. tagal
            Bombaceae Camptostemon philipinense Kandelia candel
            C. schultzii Rhizophora apiculata
            Celastraceae Cassine viburnifolia R. mucronata
            Combretaceae Lumnitzera littorea R. stylosa
            L. racemosa Sapotaceae Pouteria obovata
            Terminalia catappa Sonneratiaceae Sonneratia alba
            Ebenaceae Diospyros littorea S. caseolaris
            S. ovata
            Sterculiaceae Heritiera littoralis
            H. globosa

            In Indonesia the most important major mangrove species are Rhizophora spp., Bruguiera spp., Ceriops spp., Sonneratia spp., Avicennia spp., Lumnitzera spp., Kandelia candel and Nypa fruticans.  Important minor mangrove species are Excoecaria agalocha, Xylocarpus granatum, Heritiera littoralis, Aegiceras corniculatum, Aegialitis sp., Acrostichum sp., Scyphiphora sp., Pemphis sp., Osbornia sp., Pelliciera sp. and Camptostemon sp..  Beside the common associated mangrove species are Cerbera manghas, Acanthus ilicifolius, Derris sp., Hibiscus tiliaceus, Calamus, and other cycads and ephyphites.

            MANGROVE FAUNA

            There are about 118 species of marine fauna associated with mangroves in Indonesia consisting of 48 species of Gastropoda, 9 species of Bivalvia and   61 species of Crustaceae (Table 5).

            Table 5.  Mangrove fauna in Indonesia

            GASTROPODA

            Amphibolidae S. fragilis (Lamarck)
            Potamididae Terebralia palustris (Linnaeus) Cerithidae Cerithium morum Lamarck
            T. sulcata (Born) C. patulum
            Telescopium telescopium Linnaeus Clypeomorus granosum
            T. mauritsi Butot Melangenidae Melangena galeodes Lamarck
            Cerithidea djadjarensis (Martin) Trochidae Monodonta labio (Linnaeus)
            C. alata (Philippi) Assimineidae Syncera breviculata (Pfeiffer)
            C. ndula (Lamarck) S. javana (Thielf)
            C. quadrata Sowerby
            S. nitida (Pease)
            C. weyersi Datzenberg
            S. woodmasoniana (Nevill)
            C. cingulata (Gmelin)
            Stenothyridae Stenothyra glabrata (A. adams)
            Ellobiidae
            Cassidula aurisfelis Bruguire
            Muricidae Chicoreus adustus
            C. lutescens Butot
            Drupa margariticola
            C. mustelina Deshayes
            Nassariidae Nassa olivacea
            C. triparietalis (Martens)
            Alectrion taenia
            C. sulculosa (Musson)
            BIVALVIA
            Auriculastra subula (Quoy et Gaimard)
            Corbiculidae Polymesoda coaxans Gmelin
            A. elongata
            P. expansa (Mousson)
            Ellobium aurisjudae Linnaeus
            Verenidae Gafrarium tumidum Roding
            E. aurismidae (Linnaeus)
            Anomiidae Enigmonia aenigmatica (Chemnitz)
            E. polita
            Ostreidae Crassostrea cucullata Born
            E. tornatelliforme (Petit)
            Chamidae Chama fragum
            Phytia plicata (Ferussac)
            Mytilidae Brachyodontes bilocularis
            P. trigona (Troschel)
            Spondylidae Spondylus hystrix
            P. pantherina
            Arcidae Anadara artiquata Linnaeus
            Melampus singaporensis (Pfeiffer)
            CRUSTACEA
            M. pulchellus Petit
            Grapsidae Sarmatium incidum
            M. semisulcatus Mousson
            S. crassum
            Littorinidae
            Littorina scabra (Linnaeus)
            M. crassipes
            L. carinifera (Menke)
            Sesarma taeniolata White
            L. intermedia Philippi
            S. meinerti De Man
            L. melanostoma Gray
            S. edwarsii
            L.  ndulate Gray
            S. bataviana De Man

            Table 5 (Continued)

            Neritidae
            Nerita planospira Anto
            S. moeschi
            N. Albicilla Linnaeus
            S. cumolpe De Man
            N. chameleon
            S. smithi H. Milne-Edwards
            Neritina violaceae (Gmelin)
            S. bocourti A. Milne-Edwards
            N. turrita (Gmelin)
            S. fasciata Lancherter
            N. bicanaliculata
            S. palawensis
            N. zigzag Lamarck
            S. videns De Hans
            N. variegata Lesson
            S. onychophora De Man
            N. auriculata Lamarck
            S. rousseauxi H. Milne-Edwards
            Clithon corona (Linnaeus)
            S. erythrodeactylum Hess
            C. ovalaensis
            S. longipes (Krauss)
            Thiaridae
            Melanoides riqueti (Grateloup)
            Metapograpsus latifrons (White)
            M. tuberculata (Muller)
            Ocypodidae
            Uca vocans Linnaeus
            Amphibolidae
            Salinator burmana (Blanford)
            U. lactea (De Haan)
            Ocypodidae
            U. signatus (Hess)
            Ocypodidae O. arenaria De Man
            U. consobrinus (De Man)
            O. cardimana
            U. anulipes (H. Milne-Edwards)
            Ilyoplax delsmani De Man
            U. dussumieri (H. Milne-Edwards)
            Tylodiplax indian
            U triangularis A. Milne-Edwards
            Portunidae Scylla serrata (Forskal)
            U. marionis
            Gegarcinidae Cardisoma carnifex (Herbst)
            U. coartasus
            Thalassinidae Thalassina anomala Herbst
            U. rosea
            Alpheidae Alpheus crassimanus Heller
            Macrophtalmus convexus Stimpson
            A. bisincisus De Man
            M. telescopicus Owen
            Paguridae Caenobita cavipes Stimpson
            M. tridentatum
            Balanidae Balanus spp.
            M. definitus Adam et White
            Clibanarius spp.
            Ocypoda ceratophthalamus (Phallas)

            In 1984, Ecology Team of Faculty of Fishery of IPB reported 45 species of fishes live in mangrove of Segara Anakan-Central Java.  They are dominated by Mugil sp., Sillago sp., Johnius sp., Trachiphalus sp., Cynoglossus sp., Setipine sp. and Leiognathus sp..

            The common fish species of commercial interest in Indonesia are mullets (Mugil sp.), milkfish (Chanos chanos), tilapia (Chichlidae spp.), snappers (Lutjanidae spp.) and sea bass (Lates calcarifer).  The most common fish is perhaps the mudskippers (Periopththalmus spp.), which is endemic to the mangroves.

            In Indonesia, terrestrial mangrove fauna consists of 16 species of mammals, 49 species of reptiles, 6 species of amphibian and 76 species of birds (Table 6).

            Table 6.  Species number of terrestrial mangrove fauna in Indonesia (LPP Mangrove, 2000)

            NO. ITEMS SPECIES NUMBER
            1. Mammal 16
            2. Reptile 49
            3. Amphibia 6
            4. Aves 76

            In detail, the species list of terrestrial mangrove fauna in Indonesia are shown on Table 7.

            Table 7.  Species of terrestrial mangrove fauna in Indonesia (LPP Mangrove, 2000)

            NO. ITEMS SPECIES COMMON NAME
            AVES
            1. Alcedo caerulescens (L) Small blue Kingfisher
            2. Halcyon cyanoventris (L) Javan Kingfisher
            3. Todirhampus chloris (L) White Collared Kingfisher
            4. Todirhampus sanctus (L) Sacred Kingfisher
            5. Pelargopsis capensis (L) Stork-billed Kingfisher
            6. Alcedo meninting (L) Blue-eared Kingfisher
            7. Anas gibberifrons* Grey Teal
            8. Anhinga melanogaster (L) Oriental Darter
            9. Collocalia fuciphaga Edible-nest Swiftlet
            10. Collocalia esculenta White bellied Swiftlet
            11. Apus affinis House Swift
            12. Apus pacificus Fork-tailed Swift
            13. Ardea cinerea White bellied Swiftlet
            14. Ardea purpurea Purple Heron
            15. Egretta garzetta+ Little Egret
            16. Egretta intermedia (L) Plumed Egret
            17. Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron
            18. Ardeola speciosa Javan Pond Heron
            19. Butorides striatus Little Heron
            20. Bubulcus ibis Cattle Egret
            21. Artamus leucorynchus White-breasted Wood Swallow
            22. Lalage nigra Pied Triller
            23. Caprimulgus affinis Savannah Nightjar

            Table 7 (Continued)

            NO. ITEMS SPECIES COMMON NAME
            AVES
            24. Aegithina tiphia Common Iora
            25. Mycteria cinerea Milky Stork
            26. Streptopelia chinensis Spotted Dove
            27. Treron vernans Pink-necked Pigeon
            28. Macropygia emiliana Red Cuckoo Dove
            29. Geopelia sriata Peaceful Dove
            30. Crypsirina temia Racket-tailed Treepie
            31. Cacomantis merulinus Plaintive Cuckoo
            32. Centropus nigrorufus Sunda Coucal
            33. Centropus bengalensis Lasser Caucal
            34. Dicaeum trochileum Scarlet-headed Flowwerpecker
            35. Hirundo tahitica Pasific Swallow
            36. Hirundo rustica BarnSwallow
            37. Lanius schach Long-tailed Shrike
            38. Motacilla flava Yellow Wagtail
            39. Rhipidura javanica  (L) Pied Fantail
            40. Cyornis rufigastra Mangrove Blue Flycather
            41. Muscicapa sibirica Asian Brown Flycather
            42. Nectarinia jugularis   (L) Olive-backed Sunbird
            43. Nectarinia calcostheta (L) Copper-throated Sunbird
            44. Anthreptes malacensis (L) Brown-throated Sunbird
            45. Anthreptes singalensis   (L) Ruby-cheeked Sunbird
            46. Oriolus chinensis Black-naped Oriole
            47. Parus major Great Tit
            48. Phalacrocorax sulcirostris Litle Black Commorant
            49. Phalacrocorax niger Litle Cormorant
            50. Picoides macei Fulvous-breasted Woodpecker
            51. Picoides maluccensis Brown-capped Woodpecker
            52. Lonchura punctulata Scaly-breasted Munia
            53. Lonchura leucogastroides Javan Munia
            54. Paser montanus Eurasian Tree Sparrow
            55. Psittacula alexandri Moustached Parakeet
            56. Loriculus galgulus Blue-crowned Hanging-Parrot
            57. Cacatua alba White Cacatoo

            Table 7 (Continued)

            NO. ITEMS SPECIES COMMON NAME
            AVES
            58. Pycnonotus aurigaster Sooty-headed Bulbul
            59. Pycnonotus goiavier Yellow-vented Bulbul
            60. Amaurornis phoenicurus White-breasted Waterhen
            61. Porphyrio porphyrio Purple Swamphen
            62. Calidris ferruginea Curwel Sandpiper
            63. Tringa hypoleucos Common Sandpiper
            64. Prinia familiaris Bar-winged Prinia
            65. Prinia polychroa Brown Prinia
            66. Orthotomus sepium Olive-backed Tailorbird
            67. Orthotomus ruficeps Ashy Tailorbird
            68. Orthotomus sutorius Common Tailorbird
            69. Gerygone sulphurea Golden-bellied Gerygone
            70. Acrocephaus stentoreus Clamourus Reed-warbler
            71. Sterna nilotica Gull-billed tern
            72. Sterna bergii Great Crested-Tern
            73. Acridotheres javanicus Javan Myna
            74. Zoothera interpres Chesnut-capped Thrush
            75. Zosterops chloris Lemon-bellied White-eye
            76. Zosterops palpebrosus Oriental White-eye
            MAMMAL
            CARNIVORA
            1. Vulpes bengalensis Bengal fox
            2. Canis aureus Jackal
            3. Lutra perspicillata Smooth otter
            4. Amblonyx cinerea Otter
            5. Herpestes edwardsi Mongoose
            6. H. javanica Java mongoose
            7. Paradoxurus hemaphroditus Palm civet
            8. Viverra zibetha Large Indian civet
            9. Panthera tigris Sumatra tiger
            10. Felis viverrina Fishing cat
            11. F. bengalensis Leopard cat
            12. F. haus Jungle cat

            Table 7 (Continued)

            NO. ITEMS SPECIES COMMON NAME
            ARTIODACTYLA
            1. Sus scropa Wild boar
            2. Muntiacus muncak Barking deer
            3. Axis axis Spotted deer
            4. Tragulus javanicus Mouse deer
            AMFIBI
            1 Bufo melanostictus Toad
            2 Rhacophorus maculatus Tree frog
            3 Rana cyanophlyctia Frog
            4 R. limnocharis
            5 R. tigrina
            6 Microhyla ornata
            REPTILIA
            CROCODILIA
            1 Crocodilus siamensis
            2 C. nova guinea Freshwater New Guinea crocodile
            3 C. porosus Estuarine crocodile
            4 Tomistoma schlegeli False gavial
            SQUAMATA
            1 Hemidactylus flaviviridis Wall gecko
            2 Eublepharis fasciolatus Leopard gecko
            3 Gecko gecko Tokay
            4 Mabuya multifasciata Common skink
            5 Calotes versicolor Lizard
            6 Chamaeleon zeylanicus Indian chameleon
            7 Varanus sp. Bengal monitor
            8 V. salvator Yellow monitor
            9 V. flavescens Ruddy sub-nosed monitor
            10 Naja naja Cobra
            11 Typhlops porractus Blind snake
            12 T. acutus Blind snake
            13 Ahaetula ahaetulla Whip snake
            14 A. cyanochloris
            15 Python reticulatus Python
            16 Natrix stolata Keel back
            17 Enhydris enhydris

            Table 7 (Continued)

            NO. ITEMS SPECIES COMMON NAME
            SQUAMATA
            18 Fordonia leucobalia
            19 Bungards lividus Krait
            20 Acrochordus granulatus Wart snake
            21 Hydrophis obscurus
            22 H. nigrocinctus
            23 Microcephalophis cantoris Sea snake
            24 Enhydrina achistoss Beaked deep sea snake
            25 Cerberas thynchops
            26 Ptyas mucosus Rat snake
            27 Spalerosophis diadema
            28 Vivera russeli Russell’s viper
            29 Pligodon arnensis Kukri snake
            30 Oligodon dorsalis
            31 Dryophis mycterigans Tree snake
            32 Lycondon aulicus Common wolf snake
            33 Eryx conicus Russel’s wolf snake
            34 Psammophis condouarus
            TESTUDINATE
            1 Pelochelys bironi Coast shell-turtle
            2 Morenia petersi Bengal terrapin
            3 Batagur baska River terrapin
            4 Lepidochelys olivaca Ridley turtle
            5 Chelonia mydas Green turtle
            6 Tryonix hurun Peacock soft-shell turtle
            7 T. gageticus Ganges soft-shell turtle
            8 Lissemys punctata Indian flap-shell turtle
            9 Kachuga tecta India roofted turtle
            10 K. smiti
            11 K. kachuga


            MANGROVE UTILIZATION

            Forestry

            For centuries the Indonesian people have traditionally utilized mangroves mainly for firewood, charcoal, tannin, dyes, food and beverages, medicine, pole and timber.  The main genera used are Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Avicennia, Nypa and Oncosperma.  At an early stage of commercialization, the charcoal making and the fishing are generally the basic economic activities in the mangrove areas.  At 1967 a large scale of commercial mangrove exploitation has been begun with a production of logs, charcoal and chipwoods which is curried out mainly in Sumatra, Kalimantan and to a limited extent in Papua.

            Fishery

            The capture fisheries in the mangrove areas are usually of small scale.  The Indonesian fishermen working in the mangroves use traditional gear hence, the low level production per person (FAO, 1985).

            The most common form of the coastal aquaculture in Indonesia is culture fisheries known as tambak, practised mostly in Java, Sumatra, Kalimantan and Sulawesi.  It is reported that in 1999 the area of tambak is about 455.000 ha with cultured-fish are milkfish and shrimp.

            Agriculture

            The conversion of mangroves for agriculture occurred in Cilacap, north coast of West Java, South Kalimantan and South Sumatra.  In those places mangroves converted to rice field, coconut plantations and cash crops, cultivated lands.  In 1978, about 1,650 ha of a coconut plantation was established in Indragiri Hilir-Riau.


            Urbanization

            Recently, Indonesia hasa population of closed to 220 million people.  Consequently, the conversion of wetland including mangroves for resettlements, industrial sites, trafic infrastructure, tourism etc. raise up in many parts of coastal areas in Indonesia, especially in mangrove area closed to the cities.

            Mining

            Oil drilling, refineries and gas industries are occurred in the mangrove areas such as in East Kalimantan, Segara Anakan, Palembang, Riau, Karawang-West Java, and Bangka-Sumatra.  In some places, the coastal populations traditionally mined gravel, sand, coral and shells such as north of Jakarta.

            Salt Pond

            In Indonesia, salt ponds are found in a few places.  Among the important ones are in East Java, Madura, in the north coast of Central Java, South Sulawesi and a small part of north coast of West Java (Indramayu).  In some areas those salt ponds are used alternatively as shrimp ponds in the raining season.

            MANGROVE DESTRUCTION

            The rate of disturbance and variety of the human-induced influences on the mangrove ecosystems have been steadily increasing, so a large proportion of the World’s mangroves is threatened with destruction.  The causes of the mangrove destruction as currently underway in the world can be broadly distinguished as Saenger et al., 1983 (1) over exploitation by the traditional users (e.g. for charcoal, pole and firewood); (2) destructive actions resulting from activities generally unrelated to sustained uses of mangroves (e.g. conversion to agriculture, mining/mineral extraction, aquaculture, etc.);          (3) oil pollution and (4) waste pollution.

            In Indonesia about 58% of the total mangrove area (5.3 millions ha) are recognized as destroyed mangroves in which amounted to 70% of them are found in the non-forest concession area.

            COMMUNITY TYPE OF MANGROVE

            Indonesia is a tropical country with large variations in climate which range from arid and semi-arid types in Lesser Sunda Islands to humid tropical climates.  This kind of phenomena results in some coastal areas receive rainfall  throughout the year whilst  other  areas receive a little one.  This condition promote Indonesian mangrove is much diversified in term of their extent, site and distribution.

            Mangroves in Indonesia consist of various community type (Table 8) however, mainly featured by community of true mangrove species.  It is very common pionir species (Avicennia spp. and Sonneratia spp.) grow in the mud lying a long coastline or new established delta forming shruby pionir mangrove community.  The other one, young stand of Rhizophora spp. with very dense canopy grow intermingled with other species (Bruguiera, Xylocarpus and other minor mangroves).  They form young stand dominated by pole stage growing uniformly in the forest.

            Old mangrove communities in Indonesia, as a common in Asia – Pacific regions, morphologically are formed by the stand of Rhizophora spp. and Bruguiera spp..  This community forms zonation from seaward to landward, in which several groundcover plants such as Acrostichum aureum, Acanthus spp., and Derris spp. and marginal tree species growing abundantly in the area infrequently sub-merged by the tides.  In many areas, Nypa fruticans forms extensive pure community.  Few mangroves grow sporadically in Nypa community, among of them are Excoecaria agallocha, Heritiera littoralis, Intsia bijuga, Kandelia candel and Cerbera manghas.

            Table 8.  Community type of some mangrove forests in Java and outside Java Islands in Indonesia (Kusmana, 1993)

            No. Location Community Type Species Richness
            A. Java Island
            1. Cilacap Avicennia albaSonneratia alba 14
            2. Ujung Karawang A. marina – Aegiceras carniculatum 9
            3. Indramayu A. marina – A. alba 9
            4. Pulau Rambut Rhizophora mucronata – R. stylosa 13
            5. Muara Angke A. alba – A. marina 14
            6. Baluran R. apiculata – R. stylosa 16
            7. Grajagan R. apiculata – Avicennia spp. 14
            B. Outside Java Islands
            1. Kangean Islands R. stylosa – R. mucronata 12
            2. Tanjung Apar R. apiculata – A. alba 13
            3. Tanjung Kasom R. apiculata – Xylocarpus granatum 12
            4. Way Sekampung Avicennia alba – A. marina 14
            5. Banyuasin R. apiculata – Bruguiera gymnorrhiza 9
            6. Tanjung Bungur R. apiculata – Nypa fruticans 9
            7. Talidendang Besar, Riau B. parviflora – B. sexangula 8
            8. Central Sulawesi R. apiculata – Ceriops tagal 8
            9. Halmahera R. apiculata – B. gymnorrhiza 14
            10. Bone-bone R. apiculata – Sonneratia alba 20
            11. Ajkwa Estuary, Papua B. gymnorrhiza – R. apiculata 11

            Mangroves are not only growing in alluvial muddy soils, but they also grow in various kinds of specific soils, such as peat soil (B. gymnorrhiza,             R. mucronata, K. candel), stony/rocky soil (Aegiceras floridum, S. alba, R. stylosa) and sand dominated soil (Pemphis acidula).  In general, mangroves in Indonesia grow in Halic hydraquent in areas closed to the sea and Halic sulfacnent in areas landward.


            PRODUCTIVITY

            It is reported that the biggest standing volume of mangrove (135 m3/ha) is found in South Kalimantan, however, mangroves in Papua have standing volume amounted to 40 m3/ha in average  (Soemodihardjo et.al., 1993).  Mangroves in Estuary of Kapuas river, Segara Anakan, estuary Sesaya river and Bintuni Bay were also reported as the densest mangroves in Indonesia.

            Rambe et.al. (1983) reported the standing volume of mangroves in Indonesia as shown on Table 9.

            Table 9.  Standing volume of some mangroves in Indonesia

            Species Average Standing Volume

            (m3/ha)

            Density

            (ind/ha)

            Avicennia spp. 11.60 6 – 45
            Sonneratia spp. 7.58 2 – 23
            Rhizophora spp. 40.72 37 – 185
            Bruguiera spp. 13.61 7 – 125

            As well recognized, Indonesian mangroves is one of productive ecosystems which share significantly energy input to the surrounding ecosystems.  They produce high litters as well as biomass as shown on Table 10.

            Table 10.  Litterfall productivity and biomass of some mangroves in Indonesia (Kusmana, 1993)

            Location Litterfall Productivity

            (td. wt/ha/yr)

            Aboveground Biomass

            (td.wt/ha)

            Pamanukan, West Java 6,3
            Muara Angke, Jakarta 11,9
            Tanjung Apar, East Kalimantan 25,8
            Cilacap 8,1
            Saleh River, South Sumatra 9,5
            Indragiri Hilir, Riau 12,1 40,7 – 177,9
            Ajkwa Estuary, Papua 8,0
            Pulau Gili Sulat 16,3
            Pulau Maluku 178,2 – 421,5

            In the early 1982, there were 14 mangrove forest concessionaires with a total area of 919,000 ha in Sumatra, Kalimantan and Papua.  But, recently only 3 mangrove forest concessionaires are operated in Indonesia, i.e. PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries, 137,000 ha in Papua, PT. Bios (Bina Ovivipari Semesta), 10,100 ha and PT. Kandelia Alam 18,130 ha in West Kalimantan.

            APPLIED SILVICULTURAL PRACTICES OF MANGROVE FORESTS IN INDONESIA

            Historically, working plans for mangrove forest had been prepared by Versteegh (1951) in Bengkalis and Haan (1931) in Cilacap, but apparently they did not have much impact until the late 1970’s; therefore, those forest have suffered from lack of management and over-exploitation.

            In 1972, Stripwise-Selective-Felling System was employed with the regulations as follows (Wiroatmodjo and Judi, 1979):

            1. No logging activity is allowed within 50 m of the coastel limit of mangrove or within 10 m along a river bank.
            2. Logging is allowed in 50 m wide strips at right angels to the coastline, while 20 m wide strips have to be left between the harvested areas to provide seeds for natural regeneration.
            3. Only trees with a DBH (diameter bright height) of 7 cm up can be cut in the production strips.
            4. If natural regeneration in large area is inadequate, the enrichment planting with 2 x 3 m spacing must be carried out.
            5. Logs should be removed by rafting using boat and artificial canals.
            6. A rotation is set for 20 years.

            One drawback of this silvicultural system id that the fish and shrimps tend to accumulate in the certain areas, i.e. in unharvested strips areas, so that the predators (birds, snake, etc) are to easy to prey them.  Consequently, this silvicultural system caused the decreasing of fish and shrimp production which could be taken by fisherman.   To improve the management system of mangrove forest, the Government of Indonesia (c.q. Directorate General of Forestry) introduced the new silvicultural system which is called Seed-Tree Method through Letter Decree No. 60/Kpts/Dj/I/1978.  This system is based upon Verstegh’s recommendation (Verstegh, 1957) for selective cutting baring seed areas for natural regenerations and replenting.  The silent point of this system are as follows:

            1. Felling rotation is set for 30 years, where annual working plan is divided into about 100 ha felling blocks and each felling block itself must be divided into about 10 to 50 ha compartments depending on the forest condition.  The felling rotation can be modified by concessioners based on habitat condition, ecological reasons and forest management objectives after getting an agreement from the Directorate General of Forestry.
            2. Before felling, trees in the compartments must be inventoried using systematic strip sampling with a strip width of 10 m and distance between strips about 200 m.  the inventory of the concession must be carried out by the concessionairs.  Based on the result of this inventory, Directorate General of Forestry will be determine wether the forest is suitable for felling or thinning, and determine the limit of the annual allowable cut.
            3. Trees to be cut must have a diameter of at least 10 cm at 20 cm above the highest prof-roots or buttress.  Only axes, machetes, and mechanical saws to be used for felling the trees.
            4. Cutting can only proceeds in those areas where 40 seed trees of commercial species with a minimum diameter of 20 cm and spaced at 17 m from each other per hectare can be left for seed and seedling production.  Clear cutting is permissible if about 2,500 seedling/ha which is distribute with a distance of 2 m or less from each other over the whole area are available.  Only species of Rhizophora, Bruguiera, and Ceriops may be counted as seed trees.  Whereas, in order to improve the tree growth, thinning should be done at the period of 15 at 20 years after the first felling, if more than 1,100 trees/ha in this secondary forests are available.
            5. Logs must be transport by raft, boat or lori through the river, artificial canals and rel roads where the distance between canals and rel roads must not be less than 200 m.
            6. The hoarding log area is limited to about 0,1 ha in every 10 ha felling area.
            7. Regeneration study must be carried out to determine the effectiveness of the cutting and regeneration cycle.
            8. The protective green belt is determined about 50 m along the coast line and 10 m along the river bank, waterways, and main road.

            Through Surat Edaran No. 507/IV-BPHH/1990, Department of Forestry (c.q. Directorate General of Forest Exertion) suggesting the width of the green belt is about 200 m along the coast line and 50 m along the river bank.  Recently, according to the scientifically approach, Soerianegara at al. (1986) suggested that the width of the green belt should be about 130 x the largest tidal range.


            REFERENCES

            Department of Forestry of Republic of Indonesia.  1997.  National Strategy for Mangrove Management in Indonesia.  Department of Forestry of Republic of Indonesia, Jakarta.

            Department of Forestry of Republic of Indonesia and IPB.  1999.  Inventarization and Identification of Mangrove Destruction in Indonesia.  Department of Forestry of Republic of Indonesia and IPB, Jakarta.

            FAO.  1985.  Mangrove Management in Thailand, Malaysia and Indonesia.  FAO Environment Paper 4.  FAO, Rome.

            Kusmana, C.  1993.  A Study on Mangrove Forest Management Based on Ecological Data in East Sumatra, Indonesia.  Ph.D. Dissertation, Faculty of Agriculture, Kyoto University, Japan.

            LPP Mangrove.  2000.  Draft Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Indonesia.  LPP Mangrove.  Bogor.

            Saenger.  1983.  Global Status of Mangrove Ecosystems.  IUCN.  Commision on Ecology Number 3.

            Soemodihardjo, S., P. Wiroatmodjo, A. Abdullah, I.G.M. Tantra dan A. Soegiarto.  1993.  Dalam Clough, B.F. (Ed.).  The Economic and Environmental Values of Mangrove Forests and Their Present State of Conservation in The South-East Asia/Pasific Region, Hal. 17-40.  ISME-ITTO-JIAM, Jepang.

            Spalding, M.  1997.  The Global Distribution and Status of Mangrove Ecosystems.  International News Letter of Coastal Management – Intercoast Network, Special Edition I, 20 – 21.

            1)        Paper presented of the workshop of FHRD Committee and Mangrove Rehabilitation/Restoration, 5 August 2008, Rimbawan II Room, Manggala Wanabakti, Ministry of Forestry, Jakarta.

            2)        Professor at Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Bogor Agricultural University, Indonesia.

            Tags: ,

            cecep_kusmana on June 15th, 2010

            MANGROVE  DALAM UPAYA MENANGANI ABRASI DAN PENGELOLAAN PANTAI 1)

            Oleh

            CECEP KUSMANA 2)

            Hutan mangrove merupakan salah satu bagian dari ekosistem pantai (pesisir).  Tipe hutan ini beserta tipe-tipe ekosistem lainnya (padang lamun, terumbu karang, estuaria, dll) saling berinteraksi dalam upaya memelihara produktifitas perairan pantai dan kestabilan habitat/lingkungan pantai yang bersangkutan.

            Seperti dipertegas oleh Saenger et al. (1981), hutan mangrove sebagai suatu ekosistem mempunyai berbagai fungsi/peranan yang dapat dikategorikan kedalam tiga jenis kelompok fungsi, yakni : (1) fungsi fisik, (2) fungsi biologis/ekologis, dan (3) fungsi ekonomis, yang secara komprehensif diuraikan dibawah ini.

            A.        Fungsi Fisik dari Ekosistem Mangrove

            (1)       Mengendalikan abrasi pantai

            Pengendalian abrasi pantai oleh ekosistem mangrove terjadi melalui mekanisme pemecahan energi kinetik gelombang air laut dan pengurangan jangkauan air pasang ke daratan, seperti telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Suryana (1998) di pantai utara pulau Jawa yang mana abrasi pantai relatif tidak terjadi pada lokasi yang ditumbuhi mangrove dengan lebar ³ 100 m

            (1)       Mengurangi tiupan angin kencang dan terjangan gelombang laut

            Keberadaan tegakan mangrove secara signifikan dapat mengurangi kecepatan tiupan angin dan kecepatan arus gelombang air laut (Aksornkoae, 1993).  Dalam hal ini Suryana (1998) melaporkan bahwa daya jangkauan air pasang berkurang sampai lebih dari 60 % pada lokasi dengan lebar hutan mangrove ³ 100 m.

            Hasil pengujian model di laboratorium oleh Puslitbang PU (1996) seperti yang dikutip oleh Istianto, Utomo dan Suranto (2003) menginformasikan bahwa adanya pengurangan limpasan sebesar 2 % – 5% pada  model setara dengan rumpun prototipe yang memiliki diameter pohon 50 cm dan jarak antara 2.5 m.   Selain itu,  diinformasikan bahwa jarak tanam dengan susunan selang-seling memberikan redaman yang lebih baik dibandingkan dengan susunan kolom baris.  Selanjutnya diinformasikan pula bahwa rumpun bakau (Rhizophora)  memantulkan,  meneruskan, dan menyerap energi gelombang tsunami yang diwujudkan dalam perubahan tinggi gelombang ketika menjalar melalui rumpun tersebut (Thaha, 2001 dalam Istiyanto, Utomo dan Suranto, 2003).   Hasil ini dipertegas oleh penelitian Pratikto et al. (2002) di Teluk Grajagan, Banyuwangi yang menunjukkan bahwa keberadaan ekosistem mangrove di daerah tersebut mampu mereduksi energi gelombang sebesar 73 % dan tinggi gelombang sebesar 75 % pada jumlah pohon sekitar 120 individu.

            Fakta menunjukkan bahwa tsunami tidak memberikan kerusakan yang berarti pada daerah yang memiliki hutan pantai dan hutan mangrove yang lebat di NAD dan Nias,  sedangkan kerusakan berat terjadi pada daerah yang tidak memiliki hutan mangrove dan hutan pantai yang baik (Onrizal, 2005).  Desa Moawo dan Desa Pasar Lahewa yang terletak di pantai utara Nias merupakan contoh daerah yang selamat dari terjangan tsunami.  Kedua daerah tersebut memiliki hutan mangrove yang sangat rapat,  dimana kerapatannya sekitar 17.000 – 20.700 individu per hektar untuk tumbuhan mangrove berdiameter > 2 cm dan tinggi > 1,5 m dengan lebar mangrove antara pemukiman dan pantai sekitar 200 m atau lebih.  Masyarakat di kedua desa tersebut meyakini bahwa desa mereka selamat dari tsunami karena terlindung oleh hutan mangrove meskipun pada saat tsunami rumah mereka terendam air sekitar 2 – 3 m namun airnya tenang.  Pada sisi lain daerah Manrehe dan Sirombu di pantai barat Nias yang daerahnya telah dikonversi menjadi kebun kelapa dengan jarak tanamnya sekitar 6 x 6 m dan berupa lahan kosong;  kerusakannya sangat berat.  Hasil survey WI-IP (2005) dalam Onrizal (2005) mengemukan bahwa di NAD kerusakan berat terjadi pada pesisir pantai yang tidak memiliki hutan mangrove dan hutan pantai yang rapat,  namun kerusakan sangat sedikit pada daerah yang memiliki hutan pantai dan hutan mangrove yang lebat.  Salah satu contoh adalah desa Ladang Tuha, Aceh Selatan yang selamat dari terjangan tsunami karena memiliki hutan pantai yang didominasi oleh pohon cemara yang lebat.

            (2)       Menyerap dan mengurani bahan pencemar (polutan) dari badan air baik melalui penyerapan polutan tersebut oleh jaringan anatomi tumbuhan mangrove maupun menyerap bahan polutan yang bersangkutan dalam sedimen lumpur (IUCN & E/P Forum, 1993).

            Kemampuan vegetasi mangrove dalam menyerap bahan polutan (dalam hal ini logam berat) telah dibuktikan oleh Darmiyati et al. (1995), yang mana jenis Rhizophora mucronata dapat menyerap lebih dari 300 ppm Mn, 20 ppm Zn, dan 15 ppm Cu.  Begitu pula Saepulloh (1995) membuktikan bahwa pada daun Avicennia marina ditemukan akumulasi Pb sebesar ³ 15 ppm, Cd³ 0,5 ppm, dan Ni ³ 2,4 ppm.

            (3)       Mempercepat laju sedimentasi yang akhirnya menimbulkan tanah timbul sehingga daratan bertambah luas.

            Hasil analisis sedimentologi menunjukkan bahwa pada habitat Rhizophora spp. dan Avicennia spp. kandungan lumpur mencapai 61 %, sedangkan sisanya berupa pasir dan kerikil (Sediadi, 1990).  Selanjutnya Suryana (1998) melaporkan bahwa tanah timbul di pantai utara pulau Jawa hanya dijumpai didepan hutan mangrove dengan fenomena semakin lebar mangrove semakin lebar pula tanah timbulnya dengan perimbangan ratio rataan sekitar 5 m tanah timbul per 1 m lebar mangrove.

            (4)       Mengendalikan intrusi air laut

            Fungsi ini terjadi melalui mekanisme sebagai berikut :

            a)      Pencegahan pengendapan CaCo3 oleh badan eksudat akar.

            b)      Pengurangan kadar garam oleh bahan organik hasil dekomposisi serasah.

            c)      Peranan fisik susunan akar mangrove yang dapat mengurangi daya jangkauan air pasang ke daratan.

            d)     Perbaikan sifat fisik dan kimia tanah melalui dekomposisi serasah.

            Hilmi (1998) melaporkan bahwa percepatan intrusi air laut di pantai Jakarta meningkat drastis dari 1 km pada hutan mangrove selebar 0,75 m menjadi 4,24 km pada lokasi tanpa hutan manrove.  Secara teoritis diperkirakan percepatan intrusi air laut meningkat 2 – 3 kali pada lokasi tanpa hutan mangrove.

            B.         Fungsi Biologis dari Ekosistem Mangrove

            (1)       Tempat tumbuh berbagai jenis tumbuhan dan fauna

            Umali et al (1987) dalam Kusmana (1997)melaporkan adanya sekitar 130 jenis tumbuhan yang idup d habitat mangrove, baik berupa major component of mangrove, minor component of mangrove maupun mangrove associates.  Secara umum hutan mangrove di kawasan Asia-Pasifik didominasi oleh genera Rhizophora, Bruguiera, Avicennia, dan Sonneratia.

            Fauna yang hidup di ekosistem mangrove terdiri atas fauna daratan dan fauna laut.

            Fauna daratan, baik yang bersifat temporari maupun permanen menetap di mangrove, terdiri atas : (a) burung (Anhinga anhinga, Egretta spp, dll), (b) amphibia (Rana spp), (c) reptilia (Crocodilus porosus, Varanus salvator, dll), (d) mamalia (Nasalis larvatus, Macaca irus, Presbytis cristus, dll), dan (e) serangga (Aedes spp, Anopheles spp, Culicoides spp)

            Fauna laut terdiri atas : (a) infauna yang hidup di lobang-lobang dalam tanah yang didominasi oleh Crustaceae dan Bivalvia, (b) epifauna yang mengembara diatas permukaan tanah yang didominasi oleh Moluska (kerang-kerangan, Gastropoda) dan kepiting.

            (2)       Sebagai tempat asuban (nursery ground), dan tempat mencari makan (feeding ground) bagi berbagai jenis ikan, krustase dan moluska.

            Mangrove (disamping padang lamun) merupakan penyedia sumber makanan (food source) utama bagi berbagai jenis ikan, udang, dan kepiting yang idup di ekosistem pesisir melalui guguran serasah dari tumbuhan mangrove (terutama daun) yang mati.  Sebagian kecil serasah yang jatuh di lantai hutan akan langsung dimakan oleh kepiting dan sebagian besar akan didekomposisi menjadi detritus oleh mikroba yang menjadi sumber makanan bagi detrivora, yang selanjutnya detrivora tersebut menjadi sumber makanan bagi karnivora.

            Secara normal produktivitas mangrove berkisar antara 10,00 ton/ha/th sampai 14,00 ton/ha/th yang mana sekitar 50 % dari serasah tersebut diekspor ke perairan pantai lepas (Department of Forestry, 1997) dan sekitar 90 % masuk kedalam jaring-jaring pangan (UNEP, 1985).

            Pentingnya mangrove dan padang lamun bagi produktvitas perairan pantai telah dilaporkan oleh Adam et al (1973) bahwa 75 – 90 % dari berbagai jenis ikan bergantung pada habitat estuaria untuk menyelesaikan paling sedikit sebagian dari penyelesaian siklus hidupnya, yang mana sebagian besar food source dari estuaria tersebut berasal dari mangrove dan padang lamun.

            C. Fungsi Ekonomis dari Ekosistem Mangrove

            Fungsi ekonomis dari ekosistem mangrove berasal dari :

            (1)       Kayu

            Dalam skala komersial, berbagai jenis kayu mangrove dapat digunakan sebagai : (a) chips, terutama jenis Rhizophora spp dan Bruguiera spp, (b) penghara industri papan dan plywood terutama jenis Bruguiera spp dan Heritiera littoralis, (c) scalfold terutama jenis Rhizophora apiculata, Bruguiera spp dan Ceriops spp, dan (d) kayu bakar dan arang yang berkualitas tinggi terutama dari Rhizophora spp.

            (2)       Hasil hutan bukan kayu, seperti madu, obat-obatan, tanin, minuman. Ikan/udang/kepiting, dll

            (3)       Rekreasi seperti halnya hutan rekreasi mangrove di Cilacap, Jawa Tengah.

            Sebagai ilustrasi besarnya manfaat ekonomis dari ekosistem mangrove, pada Tabel 1 disajikan manfaat langsung dari ekosistem mangrove di Batu Ampar Kalimantan Barat.  Tabel 1 menunjukkan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat (pendapatan) yang cukup besar dari ekosistem mangrove dengan efisiensi usaha diatas 70 % tanpa merusak hutan.

            Tabel 1.  Nilai Manfaat Langsung Ekosistem Hutan Mangrove Batu Ampar Kalimantan Barat.

            Jenis Manfaat Nilai Manfaat (Rp/th) Biaya (Rp/th) % Manfaat Bersih (Rp/th) %
            Potensi Kayu 60.688.525.900 18.206.553.600 30 42.481.972.300 70
            Arang 1.367.871.200 512.729.300 37 855.141.900 63
            Daun Nipah 98.205.184 16.874.352 17 81.330.832 83
            Bibit Mangrove 100.677.700 21.072.400 21 79.695.300 79
            Ikan 1.534.309.800 498.050.900 32 1.036.258.900 68
            Udang 8.486.116.800 784.210.200 9 7.701.906.600 91
            Kepiting 2.920.904.300 829.454.700 28 2.091.449.600 72
            Jumlah 75.196.610.884 20.868.945.452 28 54.327.665.432 72

            DAFTAR PUSTAKA

            Department of Forestry. 1997.  national Strategy of Mangrove Management in Indonesia.  Department of Forestry of Republic Indonesia.  Jakarta.

            UNEP.  1985.  Ecological Interactions Between Tropical Coastal Ecosystems.  UNEP Regional Seas Reports and Studios No. 75.

            Aksornkoae, S.  1993.  Ecological and Management of Mangroves.  The IUCN Wetlands Programme, Switzerland.

            Hilmi, E.  1998.  Penentuan Lebar Jalur Hijau Hutan Mangrove Melalui Pendekatan Sistem (studi kasus di hutan Muara Angke Jakarta).  Thesis .  Pascasarjana IPB.  Bogor.

            Istiyanto, D.C., S.K. Utomo, dan Suranto.  2003.  Pengaruh Rumpun Bakau Terhadap Perambatan Tsunami di Pantai.  Makalah pada Seminar Nasional:  Mengurangi Dampak Tsunami; Kemungkinan Penerapan Hasil Riset. Di Yogyakarta, 11 Maret 2003.

            Onrizal.  2005.  Peranan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Sebagai Pelindung Pantai dari Tsunami.  Makalah disampaikan pada Lokakarya Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Pasca Tsunami di Hotel Emerald Garden, Medan pada tanggal 9 April 2005.

            Saenger, P., E. J. Hegert, and J. D. S. Davie.  1983.  Global Status of Mangrove Ecosystem.  IUCN Commission on Ecology Paper No. 3, Glavd, Switzerland.`

            Salmah, C. Kusmana, D. Darusman.  2001.  Evaluasi Ekonomi Hutan Mangrove di Batu Ampar Kalimantan Barat.  Thesis Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan-Program Pascasarjana IPB.  Tidak Diterbitkan

            Suryana, Y., Nur. H. S, Hilmi, E.  1998.  Hubungan antara Keberadaan Lebar Jalur Mangrove dengan Kondisi Biofisik Ekosistem Mangrove.  Fakultas Kehutanan UNWIM Bandung.

            Saepulloh, C.  1995.  Akumulasi Logam Berat (Pb, Co, Ni) Pada Jenis Avicennia marina di Hutan Lindung Angke Kapuk DKI Jakarta.  Skripsi.  Fakultas Kehutanan IPB.

            1)      Disampaikan dalam Semiloka Program Mitra Bahari (PBM) sub RC Kalimantan Barat,  Pontianak, 15 November 2005

            2) Guru Besar Pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

            Tags: , ,

            cecep_kusmana on June 15th, 2010

            SUMBANG SARAN TERHADAP PLATFORM ARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

            Oleh:

            Cecep Kusmana

            Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

            Sejak 2 abad yang lalu, paradigma pembangunan hampir di seluruh negara di dunia disandarkan pada paradigma neo-ekonomi klasik (paradigma ekonomi konvensional). Paradigma ekonomi tersebut berpijak pada kekuatan modal fisik (sumberdaya alam) dan tenaga kerja yang murah untuk menghasilkan produksi yang sebanyak-banyaknya demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengabaikan moral alam dan moral manusia pelakunya. Paradigma pembangunan semacam ini ternyata telah mengakibatkan terkurasnya sumberdaya alam (baik sumberdaya alam yang dapat dipulihkan maupun sumberdaya alam yang tidak dapat dipulihkan), kerusakan lingkungan, ketergantungan yang tinggi negara berkembang terhadap negara maju, dan berkembangnya sikap konsumerisme dan materialistis serta degradasi moral/etika manusia sebagai pelaku pambangunan tersebut. Bahkan secara nyata, saat ini kita menyaksikan keruntuhan dari pelaksanaan sistem kapitalisme tersebut.

            Menyadari kekeliruan dari penerapan sistem kapitalis yang dihasilkan oleh paradigma neo ekonomi klasik tersebut, maka harus dicari alternatif paradigma pembangunan yang baru yang akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan umat dan kelestarian sumberdaya alam. Alternatif paradigma tersebut adalah paradigma yang mengoptimalkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk menggerakkan roda pembangunan yang berkelanjutan. Paradigma ini dalam pelaksanaannya memerlukan persyaratan adanya masyarakat (pelaku pembangunan/ sumberdaya manusia) berpengetahuan yang didasari oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT yang kuat sebagai soko gurunya yang diwarnai oleh kecintaan terhadap tanah air yang proporsional.

            Untuk membangun sumberdaya manusia (SDM) atau masyarakat yang berpengetahuan diperlukan adanya program pengembangan SDM yang terencana, terarah, dan terukur yang memberikan perhatian cukup besar terhadap keunggulan sumberdaya alam Indonesia yang akan dijadikan soko guru perekonomian nasional. Jenis sumberdaya alam yang dimaksud adalah flow resources atau renewable resources (sumberdaya alam yang dapat diperbaharui seperti hutan, laut, dll) dan continuous resources (sumberdaya alam yang tidak mungkin habis seperti tenaga surya, tenaga gelombang laut, air dalam siklus hidrologi alam. Jenis-jenis sumberdaya alam inilah yang harus menjadi soko guru perekonomian nasional. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan untuk pengembangan IPTEK untuk mengelola sumberdaya alam-sumberdaya alam tersebut secara tepat dan bermartabat harus menjadi prioritas pertama di negara kita.

            Untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan tersebut di atas dapat ditempuh dengan cara membentuk satuan-satuan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi sesuai dengan tujuan pendidikannya yang terarah dan terstruktur, baik melalui jalur pendidikan formal, non formal, maupun informal. Satuan-satuan pendidikan ini akan menghasilkan ihsan-ihsan yang bermanfaat apabila peserta didik: (a) diajari oleh para pendidik (bukan sekedar pengajar) yang berkualitas baik sebagai motor utama penyelenggaraan pendidikan, (b) mendapatkan bahan ajar dengan substansi yang teruji dan up to date bermartabat yang diberikan secara sistematik sesuai penjenjangan kompetensi peserta didik yang akan dihasilkan, (c) mendapatkan metoda pembelajaran yang dapat mengoptimalkan potensi individual, kemandirian, dan kejamaahan peserta didik, (d) adanya sarana prasarana pendidikan yang meningkatkan gairah belajar bagi peserta didik dan mengajar bagi pendidik, (e) mekanisme proses evaluasi yang terstandar dan teruji, dan tersedianya infrastruktur untuk memfasilitasi para lulusan untuk mengabdikan dirinya bagi kemaslahatan umat dalam menggapai cita-cita menjadi ihsan yang bertaqwa/bermanfaat bagi lingkungannya. Semua upaya tersebut harus dijamin oleh negara/pemerintah sebagai pengemban amanah pemelihara umat yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah SWT, karenanya sangatlah berat memikul amanah ini.

            Kalau kita melihat sejarah kejayaan Islam pada abad pertengahan betapa ilmu pengetahuan berkembang pesat menjadi penyokong utama pembentukan suatu negara yang makmur, berkeadilan, serta bermartabat. Kalau kita mengambil intisari dari succes story dari sejarah pendidikan dari masa kejayaan Islam tersebut, salah satu hikmah yang bisa dipetik adalah bahwa penguatan iman dan ketaqwaan terhadap Allah SWT dilakukan sejak usia dini dibarengi dengan penguatan pemahaman ilmu-ilmu dasar untuk pemahaman fenomena-fenomena alam sebagai sunatullah dan secara bertahap peserta didik ditempa untuk secara optimal menumbuhkembangkan potensi individualnya dan kemampuan kemandirian serta kejamaahannya di bawah bimbingan guru yang zuhud dalam ilmunya sehingga yang bersangkutan mampu menjadi sosok yang tinggi keikhlasannya dalam berkarya, mandiri, mampu berfikir objektif yang rasional, ukhuwah islamiyahnya baik, bersahaja, dan rendah hati. Satu hal yang ingin dicapai yaitu ridlo Allah SWT. Oleh karenanya, pada saat itu setiap orang berlomba menuntut ilmu dimulai dari penguasaan ilmu yang bersifat fardhlu ain, kemudian ilmu yang bersifat fardhu kifayah  karena menuntut ilmu hukumnya wajib menurut agama yang diyakininya.

            Dengan mengambil pelajaran dari kisah sukses sejarah pendidikan pada masa kejayaan Islam abad pertengahan, nampaknya penguatan rasa cinta kepada Maha Pencipta Rabbul Alamin (iman dan taqwa) beserta pemahaman terhadap ilmu-ilmu dasar untuk menguak rahasia fenomena alam semesta yang mengikuti hukum sunatullah harus diberikan sejak anak dididik pada saat jenjang pendidikan dasar terus secara bertahap sampai jenjang pendidikan tinggi.

            Dengan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu dasar yang baik, seseorang dapat melakukan pengembangan ilmu-ilmu terapan yang teruji, sehingga inovasi-inovasi teknologi yang kreatif dapat dihasilkan bagi pemecahan permasalahan kehidupan. Untuk menjamin ghirah (gairah) memproduksi pengetahuan-pengetahuan dan teknologi-teknologi yang bermartabat dan bermaslahat, maka penguatan keilmuan keduniaan harus didasarkan pada dasar iman dan taqwa kepada Allah SWT. Pengabaian terhadap penguatan dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Maha Pencipta, penyelenggaraan pendidikan hanya akan menghasilkan sosok manusia yang bangga terhadap dirinya karena usahanya yang mengharapkan pengakuan pujian dari sesamanya, sehingga sosok manusia seperti ini akan kurang bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan isi alam semesta lainnya.

            Dalam menciptakan masyarakat berpengetahuan, lembaga pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi) berperan sangat penting, karena Perguruan Tinggi mempunyai otonomi keilmuan untuk memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru melalui kegiatan-kegiatan riset, mendidik peserta didik dengan substansi-substansi pelajaran yang up to date yang diproduksi dari hasil-hasil riset yang mutakhir dan orisinil, dan mengemban amanah mendistribusikan teknologi dan konsep gagasan yang diproduksi dari pengetahuan hasil riset dan abstraksi kapital intelektual yang ada kepada dunia kehidupan masyarakat yang nyata. Dengan demikian output pengetahuan dan teknologi dari penyelenggaraan pendidikan dapat berhasil guna bagi pembangunan negara kita tercinta Indonesia.

            Tags: ,

            cecep_kusmana on June 15th, 2010

            POTENSI FLORA INDONESIA

            A.  Keanekaragaman

            Indonesia yang terletak di kawasan tropis merupakan pertemuan antara paparan Asia dan Australia, dengan luas wilayah hanya 1,3% dari luas bumi, ternyata mempunyai tingkat keberagaman kehidupan yang sangat tinggi. Untuk tumbuhan, Indonesia diperkirakan memiliki 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia atau merupakan urutan negara terbesar ketujuh dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies, 40% merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia.  Famili tumbuhan yang memiliki anggota spesies paling banyak adalah Orchidaceae (anggrek-anggrekan) yakni mencapai 4.000 spesies. Untuk jenis tumbuhan berkayu, famili Dipterocarpacea memiliki 386 spesies, anggota famili Myrtaceae (Eugenia) dan Moraceae (Ficus) sebanyak 500 spesies dan anggota famili Ericaceae sebanyak 737 spesies, termasuk 287 spesies Rhododendrom dan 239 spesies Naccinium (Whitemore 1985 dalam Santoso 1996).

            Untuk jenis paku-pakuan, Indonesia juga tercatat memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi mencapai lebih 4000 spesies tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara.  Untuk jenis rotan, tercatat ada sekitar 332 spesies terdiri dari 204 spesies dari genera Calamus, 86 spesies dari genera Daemonorps, 25 spesies dari genera Korthalsia, 7 spesies dari genera Ceratolobus, 4 spesies dari genera Plectocomia, 4 spesies dari genera Plectocomiopsis dan 2 spesies dari genera Myrialepsis.

            Selain itu banyak juga jenis-jenis keanekaragaman tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat di Indonesia. Menurut catatan WHO sekitar 20.000 spesies tumbuhan dipergunakan oleh penduduk dunia sebagai obat. Zuhud & Haryanto (1994) mencatat ada sekitar 1.260 spesies tumbuhan yang secara pasti diketahui berkhasiat obat.

            Indonesia juga tercatat sebagai salah satu pusat Vavilov yaitu pusat sebaran keanekaragaman genetik tumbuhan budidaya/pertanian untuk tanaman pisang (Musa spp.) pala (Myristica fragrans), cengkeh (Syzygium aromaticum), durian (Durio spp.) dan rambutan (Nephelium spp.)

            Hutan Indonesia juga diketahui memiliki keanekaragaman jenis pohon palem (Arecaceae) tertinggi di dunia, lebih dari 400 spesies (70%) pohon meranti (Dipterocarpaceae) terbesar di dunia sebagai jenis kayu tropika primadona; memiliki 122 spesies bambu dari 1.200 spesies bambu yang tumbuh di bumi. Tingginya kekayaan keanekaragaman tumbuhan tersebut juga ditunjukkan oleh kekayaan di hutan Kalimantan. Misalnya, dalam satu hektar dapat tumbuh lebih dari 150 spesies pohon yang berlainan, tercatat 3.000 spesies pohon, serta memiliki 19 dari 27 spesies durian yang terdapat di kawasan Melanesia. Indonesia juga memiliki lebih dari 350 jenis rotan dan merupakan penghasil ¾ rotan dunia.

            Meskipun dari jumlah spesies Indonesia tercatat sebagai negara dengan kekayaan tumbuhan yang tinggi, namun sayang potensi sumberdaya genetik yang terkandung di dalamnya belum diketahui semuanya. Hanya sebagian kecil spesies tumbuhan yang telah diketahui informasi sumberdaya genetiknya, terutama untuk jenis-jenis yang telah dikembangkan pemanfaatannya secara komersial.

            B.  Penyebaran

            Ditinjau dari wilayah biogeografi, setidaknya  terdapat tujuh wilayah biogeografi utama Indonesia yang menjadi wilayah penyebaran berbagai spesies tumbuhan, yaitu Sumatra, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya (BAPPENAS, 1993).  Berdasarkan tingkat kekayaan relatif dan keendemikan spesies tumbuhan, maka Irian Jaya (Papua) menempati posisi paling tinggi dibandingkan dengan wilayah biogeografi lainnya, diikuti Kalimantan dan Sumatera (Tabel 1).

            Tabel 1.     Perbandingan Kekayaan Spesies dan Keaslian (endemisme) Spesies Tumbuhan di Tujuh Wilayah Biogeografi Indonesia

            No. Wilayah Kekayaan spesies Persentase spesies endemik
            1.

            2.

            3.

            4.

            5.

            6.

            7.

            Sumatera

            Jawa

            Kalimantan

            Sulawesi

            Sunda Kecil

            Maluku

            Irian Jaya (Papua)

            820

            630

            900

            520

            150

            380

            1030

            11

            5

            33

            7

            3

            6

            55

            Sumber: FAO/MacKinnon (1981).

            Berdasarkan habitatnya, penyebaran tersebut selain di kawasan budidaya sebagian besar terdapat di dalam kawasan hutan. Untuk tumbuhan obat misalnya, sekitar 42% terdapat di hutan hujan tropika dataran rendah, 18% di hutan musim, 4% di hutan pantai dan 3% di hutan mangrove. Untuk jenis paku-pakuan, tercatat penyebarannya di Sumatera sebanyak 500 spesies, Kalimantan 1.000 spesies, Jawa-Bali/NTB/NTT 500 spesies, Sulawesi 500 spesies, Kepulauan Maluku 690 spesies dan Papua 2.000 spesies. Perkiraan jumlah spesies di setiap wilayah penyebaran tersebut boleh jadi ada tumpang tindih antara satu pulau dengan lainnya, namun ada juga spesies endemik (Kato dalam Santosa 1996).

            C.  Status Kelangkaan

            Eksploitasi terhadap keanekaragaman hayati, penebangan liar, konversi kawasan hutan menjadi areal lain, perburuan dan perdagangan liar adalah beberapa faktor yang menyebabkan terancamnya keanekaragaman hayati.  Untuk mendorong usaha penyelamatan sumberdaya alam yang ada, dan adanya realitas meningkatnya keterancaman dan kepunahan sumberdaya hayati, maka ditetapkan adanya status kelangkaan suatu spesies.   Indonesia merupakan negara dengan tingkat keterancaman dan kepunahan spesies tumbuhan tertinggi di dunia dan merupakan hot-spot kepunahan satwa.  Tercatat sekitar 240 spesies tanaman dinyatakan langka, diantaranya banyak yang merupakan spesies budidaya.  Paling sedikit 52 spesies keluarga anggrek, 11 spesies rotan, 9 spesies bambu, 9 spesies pinang, 6 spesies durian, 4 spesies pala, dan 3 spesies mangga (Mogea et al., 2001).  Selain itu ada 44 spesies tanaman obat dikategorikan langka, seperti pulasari, kedawung, jambe, pasak bumi, gaharu, sanrego (Rifai et al., 1992; Zuhud et al., 2001) (Tabel 2).

            Tabel 5.2.  Beberapa spesies tumbuhan obat yang dikategorikan langka

            No. Nama Lokal/ Perdagangan Nama Ilmiah Bagian yang digunakan
            1.

            2.

            3.

            4.

            5.

            6.

            7.

            8.

            9.

            10.

            11.

            12.

            13.

            14.

            15.

            16.

            17.

            18.

            19.

            20.

            21.

            22.

            23.

            24.

            25.

            26.

            27.

            28.

            29.

            30.

            31.

            32.

            33.

            34.

            35.

            36.

            37.

            38.

            39.

            40.

            41.

            42.

            43.

            44.

            Kayu rapet

            Pulasari

            Pulasari

            Secang

            Kedawung

            Mesoyi

            Kemukus

            Rasuk angin

            Jambe

            Pasak bumi

            Sidowayah

            Kunci pepet

            Nagasari

            Purwoceng

            Sukmodiluwih

            Sintok lekat

            Bidara laut

            Pulai

            Kayu ules

            Joholawe

            Pranajiwo

            Bidara upas

            Patmosari

            Padma

            Pelir musang

            Gaharu

            Gaharu

            Paku simpai

            Kulit lawang

            Temu putri

            Puar tenganau

            Ki lembur

            Kayu pedang

            Petir

            Perlutan

            Cetek

            Ki sariawan

            Hamperu bebek

            Sanrego

            Pule pandak

            Kemuning

            Tabat barito

            Asem glugur

            Kluwek

            Parameria laevigata

            Alyxia halmaherai

            A. reinwardtii

            Caesalpinia sappan

            Parkia roxburghii

            Cryptocarya massoi

            Piper cubeba

            Usnea misaminensis

            Areca catechu

            Eurycoma longifolia

            Woodfordia floribunda

            Kaempferia angustifolia

            Mesua ferrea

            Pimpinella pruatjan

            Gunnera macrophylla

            Cinnamomum sintoc

            Strychnos ligustrina

            Alstonia scholaris

            Helicteres isora

            Terminalia balerica

            Euchresta horsfIeldii

            Merremia mammosa

            Rafflesia patma

            R. zollingeriana

            Anaxagorea javanica

            Aquilaria beccariana

            A. malaccensis

            Cibotium barometz

            Cinnamomum culilaban

            Curcuma petiolata

            Elettariopsis sumatrana

            Kadsura scandens

            Oroxylum indicum

            Parkia intermedia

            Scutellaria javanica

            Strychnos ignatii

            Symplocos odoratissima

            Voacanga grandifolia

            Lunasia amara

            Rauvolfia serpentina

            Murraya paniculata

            Ficus deltoidea

            Tamarindus indicus

            Pangium edule

            Kulit kayu

            Akar

            Akar

            Kayu

            Biji

            Kulit kayu

            Buah

            Talus daun

            Seluruh bagian

            Akar

            Bunga

            Rimpang

            Bunga

            Akar

            Kembang

            Kulit

            Kayu

            Kulit

            Daun

            Buah

            Biji

            Umbi

            Bunga

            Bunga

            Daun

            Kayu

            Kayu

            Rimpang

            Kulit

            Rimpang

            Daun, rimpang

            Kulit

            Akar, kayu

            Biji

            Kulit batang/daun

            Biji

            Daun, kulit batang

            Akar

            Daun, bunga

            Akar

            Buah

            Buah

            Sumber: Rifai et al. (1992), Zuhud et al. (2001)

            Dari catatan lain untuk dunia flora, juga diketahui sekitar 36 spesies kayu di Indonesia terancam punah, termasuk kayu ulin di Kalimantan Selatan; sawo kecik di Jawa Timur, Bali Barat dan Sumbawa; kayu hitam di Sulawesi; kayu pandak di Jawa.  Pakis haji (Cycas rumphii) yang pernah populer sebagai tanaman hias kini sulit ditemukan di alam, demikian pula Pakis hias (Ponia sylvestris), Anggrek jawa (Phalaenopsis javanica) dan sejenis rotan (Ceratobulus glaucescens) kini hanya tinggal beberapa batang di pantai selatan Jawa Barat.  Bahkan Whitten (1994) dalam Suhirman et al.(1994) menduga bahwa tiga spesies anggrek endemik Jawa telah punah, yaitu spesies Habenaria giriensis, Plocoglottis latifolia dan Zeuxine tjiampeana.

            Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1999 terdapat tidak kurang dari 58 spesies tumbuhan yang termasuk kedalam 6 famili yang dilindungi, diantarannya yaitu keluarga talas-talasan (miss. Amorphohalus titanum), palem (Ceratolobus glaucencens), anggrek (Phalaenopsis javanica), kantong semar (Nephenthes spp.), bunga patma (Rafflesia spp) dan meranti (Shorea spp.).  Daftar spesies satwa yang dilindungi dapat dilihat pada Tabel 3.

            Tabel 3. Spesies tumbuhan yang dilindungi (Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999)

            TUMBUHAN
            I. ARACEAE
            1 Amorphophallus decussilvae Bunga bangkai jangkung
            2 Amorphophallus titanum Bunga bangkai raksasa

            II.  PALMAE

            3 Borrassodendron borneensis Bindang, Budang
            4 Caryota no Palem raja/Indonesia
            5 Ceratolobus glaucescens Palem Jawa
            6 Cystostachys lakka Pinang merah Kalimantan
            7 Cystostachys ronda Pinang merah Bangka
            8 Eugeissona utilis Bertan
            9 Johanneste ijsmania altifrons Daun payung
            10 Livistona spp. Palem kipas Sumatera (semua jenis dari genus Livistona)
            11 Nenga gajah Palem Sumatera
            12 Phoenix paludosa Korma rawa
            13 Pigafatta filaris Manga
            14 Pinanga javana Pinang Jawa
            II. RAFFLESSIACEA
            15 Rafflesia spp. Rafflesia, Bunga padma (semua jenis dari genus Rafflesia)
            III. ORCHIDACEAE
            16 Ascocentrum miniatum Anggrek kebutan
            17 Coelogyne pandurata Anggrek hitan
            18 Corybas fornicatus Anggrek koribas
            19 Cymbidium hartinahianum Anggrek hartinah
            20 Dendrobium catinecloesum Anggrek karawai
            21 Dendrobium d’albertisii Anggrek albert
            22 Dendrobium lasianthera Anggrek stuberi
            23 Dendrobium macrophyllum Anggrek jamrud

            24

            Dendrobium ostrinoglossum

            Anggrek karawai

            25 Dendrobium phalaenopsis Anggrek larat
            26 Grammatophyllum papuanum Anggrek raksasa Irian
            27 Grammatophyllum speciosum Anggrek tebu
            28 Macodes petola Anggrek ki aksara
            29 Paphiopedilum chamberlainianum Anggrek kasut kumis
            30 Paphiopedilum glaucophyllum Anggrek kasut berbulu
            31 Paphiopedilum praestans Anggrek kasut pita
            32 Paraphalaenopsis denevei Anggrek bulan bintang
            33 Paraphalaenopsis laycockii Anggrek bulan Kaliman Tengah
            34 Paraphalaenopsis serpentilingua Anggrek bulan Kaliman Barat
            35 Phalaenopsis amboinensis Anggrek bulan Ambon
            36 Phalaenopsis gigantea Anggrek bulan raksasa
            37 Phalaenopsis sumatrana Anggrek bulan Sumatera
            38 Phalaenopsis violacose Anggrek kelip
            39 Renanthera matutina Anggrek jingga
            40 Spathoglottis zurea Anggrek sendok
            41 Vanda celebica Vanda mungil Minahasa
            42 Vanda hookeriana Vanda pensil
            43 Vanda pumila Vanda mini
            44 Vanda sumatrana Vanda Sumatera
            IV. NEPHENTACEAE
            45 Nephentes spp. Kantong semar (semua jenis dari genus Nephentes)
            V. DIPTEROCARPACEAE
            46 Shorea stenopten Tengkawang
            47 Shorea stenoptera Tengkawang
            48 Shorea gysberstiana Tengkawang
            49 Shorea pinanga Tengkawang
            50 Shorea compressa Tengkawang
            51 Shorea semiris Tengkawang
            52 Shorea martiana Tengkawang
            53 Shorea mexistopteryx Tengkawang
            54 Shorea beccariana Tengkawang
            55 Shorea micrantha Tengkawang
            56 Shorea palembanica Tengkawang
            57 Shorea lepidota Tengkawang
            58 Shorea singkawang Tengkawang

            Tags: ,

            cecep_kusmana on June 15th, 2010

            SPESIES INVASIF

            Pendahuluan

            Menurut Wikipedia (2008), spesies invasif mempunyai beberapa macam definisi, yaitu (1) non-indigenous species atau spesies asing yang menyebabkan habitat diinvasi dan dapat merugikan baik secara ekonomis, lingkungan maupun ekologis; (2) native dan non-native species, spesies yang mengkoloni secara berat habitat tertentu; dan (3) widespread non-indigenous species, spesies yang mengekspansi suatu habitat. Jadi spesies invasif mencakup spesies asing (eksotik) dan spesies asli yang tumbuh di habitat alaminya.

            Karakter spesies invasif antara lain: tumbuh cepat, reproduksi cepat, kemampuan menyebar tinggi, toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan, kemampuan untuk hidup dengan jenis makan yang beragam, reproduksi aseksual, dan berasosiasi dengan manusia.

            Spesies asing invasif adalah spesies-spesies flora maupun fauna, termasuk mikroorganisma yang hidup di luar habitat alaminya, tumbuh dengan pesat karena tidak mempunyai musuh alami, sehingga menjadi gulma, hama dan penyakit pada spesies-spesies asli.

            (1)     Berdasarkan data The Invasive Species Specialist Group/ISSG (2004) terdapat sekitar 100 spesies yang sangat invasif, termasuk diantaranya kirinyu (Chromolaena odorata) (Lampiran 1). Invasi hayati oleh spesies-spesies saat ini telah disadari sebagai salah satu ancaman pada keberlangsungan keanekaragaman hayat dan ekosistem asli.  Sebagai kompetitor, predator, patogen dan parasit, spesies-spesies asing invasif ini mampu merambah semua bagian ekosistem alami/asli dan menyebabkan punahnya spesies-spesies asli.  Dalam skala besar spesies asing invasif ini mampu merusak ekosistem alami/asli.

            Selama jutaan tahun, hambatan alam berupa lautan, pegunungan, sungai dan gurun menjadi isolasi alam yang berfungsi sebagai penghalang pergerakan alami sehingga keunikan berbagai spesies dan ekosistem tetap terjaga.  Penghalang alam yang telah ada dalam ratusan tahun tersebut menjadi tidak efektif disebabkan berbagai perubahan global yang membuat suatu spesies dapat berpindah melintasi jarak yang jauh dan masuk ke suatu habitat baru dan menjadi spesies asing invasif.

            Penghalang alami yang mampu menahan interaksi berbagai spesies selama jutaan tahun telah berakhir dengan meningkatnya pergerakan dan kegiatan manusia.  Transportasi global, pertumbuhan volume perdagangan dan wisata serta ditambah adanya perdagangan bebas memberikan kesempatan yang lebih besar bagi suatu spesies untuk berpindah dari habitat aslinya.  Penghalang pergerakan alami yang semula mampu mengisolasi pergerakan spesies-spesies asing ini dapat terjadi secara disengaja, melalui introduksi spesies komoditas, perdagangan dan kepariwisataan, atau tidak disengaja, melalui penempelan berbagai spesies makhluk hidup ini pada kapal, kontainer, mobil, benih, dan tanah.

            Introduksi Spesies Asing

            Menurut definisi International Union for Conservation of Natural Resources/IUCN seperti dikutip KLH (2002), introduksi adalah suatu pergerakan oleh kegiatan manusia, berupa spesies, subspesies atau organisme pada tingkatan takson yang lebih rendah, keluar dari tempat asalnya.  Pergerakan atau perpindahan ini dapat terjadi di dalam negara atau antar negara.

            Introduksi dilakukan oleh manusia karena beberapa alasan :

            1. Aspek ekonomi (bisnis).  Introduksi hewan dan tanaman hias merupakan bisnis yang besar.  Kecenderungan manusia untuk menyukai sesuatu yang bersifat lain, unik ataupun aneh menyebabkan manusia mengintroduksi hewan atau tanaman yang belum pernah dilihat atau disaksikan
            2. Memenuhi kebutuhan makanan.  Berbagai hewan (ternak), termasuk ikan yang diintroduksi oleh manusia dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan makanan.  Dari sekian spesies hewan dan tanaman, dipilih spesies-spesies yang memiliki pertumbuhan cepat dan mampu beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan barunya, mudah diangkut dan dipindahkan dan mengandung unsur gizi yang besar.
            3. Memanipulasi ekosistem.  Hal ini dilakukan pada kasus introduksi musuh alami suatu organisme pengganggu.

            Pemasukan, penyebaran dan penggunaan berbagai spesies asing baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja yang kemudian menjadi invasif telah menyebabkan kerugian ekologi dan ekonomi yang cukup besar.  Kerugian berupa kerusakan lingkungan akibat invasi spesies asng umumnya sangat sulit untuk dipulihkan lagi, karena berkaitan dengan makhluk hidup yang mampu melakukan adaptasi, tumbuh dan berkembang.  Kepunahan suatu spesies organisme lokal merupakan suatu spesies kerusakan yang tidak dapat diperbaharui.

            Beberapa spesies dan varitas baru yang secara teknis, ekonomis, sosial dan ekologis diperlukan dan secara nyata telah memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.  Namun, banyak spesies asing yang sebenarnya dapat berdampak buruk bagi ekosistem asli.

            Hama, gulma dan penyakit yang muncul dari introduksi spesies asing invasif ini menurunkan hasil panen, menjadi pesaing pada spesies-spesies tanaman dan ternak komoditas, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

            Perangkat Peraturan dan Hukum untuk Pengendalian Spesies Invasif

            Spesies asing invasif menjadi ancaman penting bagi keanekaragaman hayati.  Oleh karena itu di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No.5 Tahun 1994 secara khusus pada pasal 8(h) memberikan amanat agar setiap negara wajib sejauh mungkin menghindari introduksi spesies asing invasif, melakukan pengendalian dan pemusnahan spesies asing invasif tersebut yang akan menimbulkan dampak lingkungan dan kerusakan keanekaragaman hayati asli.

            Selanjutnya pada Konferensi Para Pihak ke empat Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP IV CBD) pada tahun 1998 di Bratislava telah mengamanatkan pada para Pihak untuk mengembangkan upaya pendidikan, pelatihan dan penyadaran masyarakat secara efektif dan sekaligus mengembangkan program kampanye dan penyebaran informasi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan pengendalian spesies asing, termasuk pengkajian dan pengelolaan dampak yang mungkin timbul akibat introduksi spesies asing.

            Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang didalamnya terkait juga dengan permasalahan introduksi spesies tumbuhan dan hewan asing. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pasal 3 ayat (1) mengenai spesies usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup termasuk butif 1.f., yaitu introduksi spesies tumbuh-tumbuhan, spesies hewan, dan jasad renik.  Kegiatan introduksi ini wajib melaksanakan AMDAL.  Namun demikian pedoman pengkajian resiko dan pengelolaan resiko yang berkait dengan introduksi spesies ini sampai sekarang belum dikembangkan.

            Berbagai Kasus Spesies Invasif di Indonesia

            Introduksi spesies asing di Indonesia telah lama terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja.  Introduksi spesies asing tersebut dalam beberapa kasus telah menimbulkan dampak yang cukup besar.  Spesies asing berupa gulma, telah menimbulkan kerugian yang cukup besar di sektor pertanian.  Sementara itu ada pula spesies asing yang berubah menjadi spesies yang dominan dan berkompetisi dengan spesies lokal yang pada akhirnya mengganggu keberadaan spesies lokal. Disamping spesies asing, terdapat juga spesies asli yang invasif.

            Berikut ini beberapa kasus spesies invasif, baik tumbuhan maupun satwa, yang terjadi di sektor kehutanan, khususnya di kawasan konservasi.

            1. Taman Nasional Ujung Kulon

            Keberadaan langkap (Arenga obtusifolia) di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon Banten, walaupun bukan spesies asing sangat mengganggu habitat satwaliar, terutama Badak Jawa.  Hampir sebagian besar kawasan TN Ujung Kulon diinvasi dan didominasi oleh langkap, sehingga menekan habitat tumbuhan lain yang berfungsi sebagai pakan Badak Jawa (Arief, 1995).

            2. Taman Nasional Baluran

            Salah satu alasan ditetapkannya Baluran sebagai Taman Nasional adalah karena adanya padang savana alami yang cukup luas (10.000 ha) yang dihuni oleh berbagai spesies satwaliar langka dan dilindungi salah satu diantaranya Banteng (Bos javanicus).  Oleh karena itu keberadaan ekosistem savana dan banteng menjadi salah satu objek utama dan sekaligus prioritas dalam pengelolaan kawasan TN Baluran Jawa Timur.

            Luas areal padang savana dari tahun ke tahun mengalami penyusutan/penyempitan akibat invasi akasia (Acacia nilotica) yang semula ditanam pada tahun 1969 sebagai sekat bakar (Mutaqin, 2002).  Pertumbuhan atau perkembangan akasia ini sangat pesat hingga menyebar ke seluruh kawasan savana Baluran, yang diperkirakan sudah mencapai 5.000 ha.  Akibatnya ekosistem savana yang semula sebagai habitat satwa telah berubah menjadi hutan akasia yang sangat rapat dan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan bahkan dapat mematikan rumput sebagai pakan satwa, terutama untu banten dan rusa.

            3.Taman Nasional Wasur

            Di Taman Nasional Wasur, Papua, terdapat beberapa spesies flora dan fauna eksotik atau asing yang berpotensi mengancam kelestarian flora dan fauna asli dan keberadaan ekosistem TN Wasur.  Jenis-jenis flora eksotik tersebut adalah (KLH 2002):

            (2)  Eceng gondok (Eichornia crassipes)

            Spesies tumbuhan eceng gondok (Eichornia crassipes) masuk ke TN Wasur pada tahun 1990 dan menginvansi sungai-sungai besar seperti Sungai Maro dan Sungai Wanggo serta anak-anak sungainya, yang mengakibatkan terganggunya transportasi air dan pendangkalan sungai karena akarnya mengikat lumpur yang terdapat di sekitarnya.  Pada tahun 2000 luasan tumbuhan eceng ini telah menyebar sampai ke daerah hilir sungai yang berbatasan dengan Papua Nugini.

            (3)     Kirinyuh (Chromolaena odorata)

            Tumbuhan kirinyuh (Chromolaena odorata) menginvasi kawasan TN Wasur di daerah tepi jalan Trans Irian km 35 dan sekitar kebun-kebun masyarakat, yang bersaing dengan rumput-rumput asli.  Kehadiran spesies tumbuhan ini sangat berpotensi sebagai material terjadinya kebakaran hutan pada musim kemarau.

            (4)     Klampis air atau putri malu raksasa (Mimosa pigra)

            Tumbuhan klampis air (Mimosa pigra) telah tersebar di TN Wasur seluas 15,6 ha menutupi kedua sisi tepi Sungai Maro sampai Sungai Wanggo.

            (5)     Ekor tikus atau jarong (Stachytarpheta urticaefolia)

            Semak ekor tikus (Stachytarpheta urticaefolia) tersebar di daerah padang rumput Ukra dan Kankania seluas 403 ha.  Biji spesies tumbuhan ini mempunyai sifat tahan terhadap pembakaran, sehingga dapat berkecambah kembali pada awal musim penghujan di daerah padang rumput.

            (6)      Spesies tumbuhan eksotik lainnya adalah tebu rawa (Hanguana sp.), selada air (Pistea sp.), salvinia (Salvinia sp.), sidagori (Sida acuta), saliara (Lantana camara), akasia (Acacia nilotica).

            Keenam spesies tumbuhan tersebut berpotensi mengancam kelestarian spesies flora dan fauna endemik, disamping itu pengendalian untuk spesies tumbuhan tersebut belum banyak dilakukan.

            (7)     Sapi

            Sapi masuk ke padang pengembalaan TN Wasur diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tk. I Propinsi Irian Jaya pada tahun 1979 yang menunjuk daerah padang pengembalaan TN Wasur di daerah Tomerau dan sekitarnya sebagai lokasi pengembalaan sapi masyarakat. Jumlah sapi yang tinggal di kawasan taman nasional berjumlah 1.146 ekor pada tahun 1991 dan berkembang menjadi 1.525 ekor pada tahun 1997, dan pada tahun 1999 jumlah tersebut bertambah menjadi 2.115 ekor. Keberadaan sapi di dalam kawasan TN Wasur memberikan dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem kawasan TN Wasur yaitu menimbulkan persaingan sumber pakan dan sumber air dengan jenis fauna endemik kangguru/wallaby.  Selain itu kehadiran sapi ternak dalam jumlah yang banyak, mengakibatkan pemadatan tanah, sehingga menghambat pertumbuhan rumput asli.

            (8)     Rusa (Cervus timorensis)

            Rusa timor menginvasi daerah padang rumput bagian tenggara TN Wasur.  Berdasarkan survey WWF pada tahun 1990, diketahui bahwa populasi rusa di TN Wasur diperkirakan sekitar 5985 ekor, dengan kerapatan individu 9,7 ekor/km2.  Pada survey udara yang dilakukan tahun 1992-1994, populasi rusa berjumlah sekitar 12.000 ekor, dan berdasarkan survey darat yang dilakukan pada tahun 1997, diketahui populasi rusa sekitar 9.173 ekor (KLH, 2002).

            Referensi

            Arief, H. 1995.  Lebensraumpraferenzen das Javanashorn im Ujung Kulon National Park, West Java, Indonesien. Thesis.  Institut fur Wildbiologie und Jagkunde. Georg-August Universitat, Gottingen.

            ISSG.  2004.  100 of the world’s worst invasive alien species.  ISSG: Auckland

            KLH. 2002. Keanekaragaman hayati dan pengendalian jenis asing invasif. KLH-the Nature Conservancy: Jakarta

            Mutaqin, I.Z. 2002.  Upaya penanggulangan tanaman eksotik Acacia nilotica di kawasan Taman Nasional Baluran, dalam KLH (2002), Keanekaragaman hayati dan pengendalian jenis asing invasif. KLH-the Nature Conservancy: Jakarta, pp: 39-48.

            Wikipedia. 2008. Invasive species. http://en.wikipedia.org/wiki/Invasive_species.[25 Maret 2008]

            Lampiran 1.

            100 OF THE WORLD ‘S WORST INVASIVE ALLIEN SPECIES

            MICRO-ORGANISM

            avian malaria (Plasmodium relictum)

            banana bunchy top virus (Banana bunchy top virus)

            rinderpest virus (Rinderpest virus)

            MACRO-FUNGI

            chestnut blight (Cryphonectria parasitica)

            crayfish plague (Aphanomyces astaci)

            Dutch elm disease (Ophiostoma ulmi)

            frog chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis)

            phytophthora root rot (Phytophthora cinnamomi)

            AQUATIC PLANT

            caulerpa seaweed (Caulerpa taxifolia)

            common cord-grass (Spartina anglica)

            wakame seaweed (Undaria pinnatifida)

            water hyacinth (Eichhornia crassipes)

            LAND PLANT

            African tulip tree (Spathodea campanulata)

            black wattle (Acacia mearnsii)

            Brazilian pepper tree (Schinus terebinthifolius)

            cogon grass (Imperata cylindrica)

            cluster pine (Pinus pinaster)

            erect pricklypear (Opuntia stricta)

            fire tree (Myrica faya)

            giant reed (Arundo donax)

            gorse (Ulex europaeus)

            hiptage (Hiptage benghalensis)

            Japanese knotweed (Fallopia japonica)

            Kahili ginger (Hedychium gardnerianum)

            Koster’s curse (Clidemia hirta)

            kudzu (Pueraria montana var. lobata)

            lantana (Lantana camara)

            leafy spurge (Euphorbia esula)

            leucaena (Leucaena leucocephala)

            melaleuca (Melaleuca quinquenervia)

            mesquite (Prosopis glandulosa)

            miconia (Miconia calvescens)

            mile-a-minute weed (Mikania micrantha)

            mimosa (Mimosa pigra)

            privet (Ligustrum robustum)

            pumpwood (Cecropia peltata)

            purple loosestrife (Lythrum salicaria)

            quinine tree (Cinchona pubescens)

            shoebutton ardisia (Ardisia elliptica)

            Siam weed (Chromolaena odorata)

            strawberry guava (Psidium cattleianum)

            tamarisk (Tamarix ramosissima)

            wedelia (Sphagneticola trilobata)

            yellow Himalayan raspberry (Rubus ellipticus)

            AQUATIC INVERTEBRATE

            Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis)

            comb jelly (Mnemiopsis leidyi)

            fish hook flea (Cercopagis pengoi)

            golden apple snail (Pomacea canaliculata)

            green crab (Carcinus maenas)

            marine clam (Potamocorbula amurensis)

            Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)

            Northern Pacific seastar (Asterias amurensis)

            zebra mussel (Dreissena polymorpha)

            LAND INVERTEBRATE

            Argentine ant (Linepithema humile)

            Asian longhorned beetle (Anoplophora glabripennis)

            Asian tiger mosquito (Aedes albopictus)

            big-headed ant (Pheidole megacephala)

            common malaria mosquito (Anopheles quadrimaculatus)

            common wasp (Vespula vulgaris)

            crazy ant (Anoplolepis gracilipes)

            cypress aphid (Cinara cupressi)

            flatworm (Platydemus manokwari)

            Formosan subterranean termite (Coptotermes formosanus shiraki)

            giant African snail (Achatina fulica)

            gypsy moth (Lymantria dispar)

            khapra beetle (Trogoderma granarium)

            little fire ant (Wasmannia auropunctata)

            red imported fire ant (Solenopsis invicta)

            rosy wolf snail (Euglandina rosea)

            sweet potato whitefly (Bemisia tabaci)

            AMPHIBIAN

            bullfrog (Rana catesbeiana)

            cane toad (Bufo marinus)

            Caribbean tree frog (Eleutherodactylus coqui)

            FISH

            brown trout (Salmo trutta)

            carp (Cyprinus carpio)

            large-mouth bass (Micropterus salmoides)

            Mozambique tilapia (Oreochromis mossambicus)

            Nile perch (Lates niloticus)

            rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

            walking catfish (Clarias batrachus)

            Western mosquito fish (Gambusia affinis)

            BIRD

            Indian myna bird (Acridotheres tristis)

            red-vented bulbul (Pycnonotus cafer)

            starling (Sturnus vulgaris)

            REPTILE

            brown tree snake (Boiga irregularis)

            red-eared slider (Trachemys scripta)

            MAMMAL brushtail possum (Trichosurus vulpecula)

            domestic cat (Felis catus)

            goat (Capra hircus)

            grey squirrel (Sciurus carolinensis)

            macaque monkey (Macaca fascicularis)

            mouse (Mus musculus)

            nutria (Myocastor coypus)

            pig (Sus scrofa)

            rabbit (Oryctolagus cuniculus)

            red deer (Cervus elaphus)

            red fox (Vulpes vulpes)

            ship rat (Rattus rattus)

            small Indian mongoose (Herpestes javanicus)

            stoat (Mustela erminea)

            Sumber : www.issg.org/database

            Tags: ,

            cecep_kusmana on June 15th, 2010

            Sistem Silvikultur Hutan Mangrove

            Minggu 22/08/2008

            Oleh: Prof Dr Ir Cecep Kusmana MS

            Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

            Tulisan ini mengemukakan sejarah singkat silvikultur hutan mangrove di Indonesia, evaluasi sistem silvikultur pohon induk terhadap ketersediaan permudaan dan tegakan sisa sebagai studi kasus di Kalimantan Timur yang pernah saya teliti, pengembangan sistem pohon induk dan alternatifnya secara singkat.

            Pengaturan penebangan hutan mangrove pertama kali disponsori Kantor Besar Dinas Kesehatan Rakyat melalui surat perintah No. 669/c, 7 Januari 1933. Surat perintah itu melarang penebangan mangrove pada lahan hutan sejauh kurang dari tiga km dari desa. Hal itu untuk mengontrol populasi nyamuk malaria.

            Peraturan yang menyangkut petunjuk silvikultur mangrove dikeluarkan pada 1 Juli 1938 melalui peraturan No. 13062/465/BIR oleh Jawatan Kehutanan. Menurut peraturan tersebut, hutan mangrove harus dibagi tiga wilayah manajemen, yaitu hutan produksi mangrove, dengan rhizophora sebagai jenis dominan; hutan mangrove yang tidak layak untuk produksi kayu; dan hutan lindung sepanjang garis pantai dan pinggir sungai.

            Pada 1952, Vetsteegh memperkenalkan working plan untuk hutan mangrove di Bengkalis, Riau, menggunakan sistem yang disebut Area Method. Berdasar metode ini, siklus tebang diatur 30 tahun dengan meninggalkan 64 pohon induk (keliling pohon 45 cm) per ha yang tersebar merata di areal hutan bekas tebangan.

            Hutan mangrove dibagi ke dalam sub blok dengan luas 120 ha per sub-blok. Sekitar empat ha (1/30 dari sub-blok) dianjurkan untuk ditebang setiap tahun. Tetapi metode itu tidak banyak pengaruhnya sampai akhir 1970-an.

            Pada 1956, Lembaga Penelitian Hutan mengeluarkan surat rekomendasi No. 2854/42 yang menganjurkan sistem silvikultur yang disebut Standard Clear Cutting System. Tahun 1972, Divisi Produksi dan Perencanaan Hutan, Direktorat Jenderal Kehutanan, merekomendasikan sistem silvikultur Modified Clear Cutting System atau disebut juga Stripwise Selective Felling System.

            Beberapa rekomendasi penting dari sistem silvikultur itu antara lain larangan penebangan di hutan selebar 50 m dari garis pantai atau 10 m sepanjang pinggir sungai. Penebangan hanya dibolehkan pada jalur 50 m dengan posisi tegak lurus garis pantai. Penebangan hanya dilakukan terhadap pohon berdiameter tujuh cm ke atas di dalam jalur tebangan. Bila ketersediaan permudaan alam di areal hutan tersebut tidak cukup, harus dilakukan penanaman perkayaan dengan jarak 2×3 m.

            Setelah 1978

            Pada 1978, Direktorat Jenderal Kehutanan mengeluarkan SK No. 60/Kpts/DI/1978 tentang Pedoman Sistem Siivikultur Hutan Mangrove. Berdasar sistem itu, hutan mangrove harus dikelola dengan Sistem Pohon Induk (Seed-Tree Method). Sistem itu antara lain merotasi tebang selama 30 tahun, dengan rencana kerja tahunan (RKT) dibagi ke dalam 100 ha blok tebangan dan setiap blok ke dalam 10 sampai 50 ha petak tebang. Rotasi tebangan dapat dimodifikasi pemegang konsesi yang didasarkan pada kondisi habitat, keadaan ekologi, dan tujuan pengelolaan hutan setelah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Kehutanan. Sebelum penebangan, pohon dalam blok harus diinventarisasi menggunakan systematic strip sampling dengan sebuah jalur selebar 10 m dan jarak di antara rintisan jalur lebih kurang 200 m.

            Inventarisasi harus dilakukan pemegang konsesi. Melalui inventarisasi tersebut, Dirjen Kehutanan menetapkan kelayakan; hutan itu bisa ditebang atau tidak. Bila layak ditebang, Dirjen Kehutanan akan menentukan Annual Allowable Cut (AAC). Pohon yang ditebang harus mempunyai diameter 10 cm pada ketinggian 20 cm di atas akar penunjang atau setinggi dada. Hanya kampak, parang, dan gergaji mekanik yang boleh digunakan menebang pohon. Penebangan dilakukan dengan meninggalkan 40 batang pohon induk tiap ha, dengan jarak antara pohon rata-rata 17 m.

            Evaluasi

            Penelitian yang saya lakukan di konsesi hutan mangrove PT Karyasa Kencana Kalimantan Timur memperlihatkan, vegetasi mangrove tingkat pohon di hutan primer dan hutan bekas tebangan (HB) di lokasi penelitian mempunyai kerapatan yang cukup tinggi. Kerapatan itu; 290 bt/ha di hutan primer, 122 bt/ha di HB 0 tahun, 171 bt/ha di HB lima tahun, 170 bt/ha di HB 10 tahun, dan 622 bt/ha di HB 20 tahun.

            Sebagian besar pohon tersebut tergolong ke dalam kelompok jenis komersial (Rhizophora spp, Bruguiera spp, dan Ceriops spp). Terlihat, aktivitas penebangan menghilangkan sekitar 58 persen jumlah pohon (118bt/ha), tetapi kerapatan pohon meningkat berangsur-angsur sekitar 40 persen pada HB lima tahun dan 10 tahun, dan bahkan 409 persen pada HB 20 tahun dibanding HB 0 tahun.

            Hutan mangrove di lokasi penelitian didominasi Rhizophora Apiculata di hutan primer, Bruguiera Parviflora di HB 0 tahun, Rhizophora Apiculata, dan Bruguiera Parviflora di HB lima tahun, Rhizophora Apiculata di HB 10 tahun, dan Bruguiera Parviflora di HB 20 tahun.

            Dengan demikian, pohon utama di hutan mangrove tersebut merupakan jenis komersial. Berdasarkan kelas diameter, kerapatan pohon berdiamater 20 cm ke atas adalah 188 bt/ha di hutan primer, 7 bt/ha di HB 0 tahun, 43 bt/ha di HB lima tahun, 86 bt/ha di HB 10 tahun, dan 177 bt/ha di HB 20 tahun. Di lokasi penelitian, aktivitas penebangan mengakibatkan mangrove rusak berat hingga 45,61 persen pada tingkat semai dan 7,35 persen pada tingkat pancang.

            Sedangkan kerusakan tegakan tinggal (pohon) di hutan bekas tebangan 55,55 persen (rusak berat) di HB 0 tahun, 22,2 persen (rusak ringan) di HB lima tahun, 7,7 persen (rusak ringan) di HB 10 tahun dan 2,5 persen (rusak ringan) di HB 20 tahun. Terlihat, penerapan sistem pohon induk di hutan mangrove dapat menjamin pulihnya komposisi jenis dan strukturhutan seperti semula (hutan primer).

            Memang pada hutan bekas tebangan 0 tahun terjadi penurunan kerapatan pohon dan kerusakan permudaan dan pohon, tetapi setelah berumur lima tahun kerapatan pohon berangsur-angsur bertambah, dan kerusakan permudaan maupun pohon secara berangsur pulih.

            Selain itu, jenis B. parviffora cenderung mendominasi areal hutan bekas tebangan, karena jenis ini terbukti mempunyai keberhasilan proses pembuahan yang tinggi.

            Banyak teori yang dapat dikembangkan dalam penerapan sistem pohon induk di hutan mangrove. Namun saya melihat ada beberapa langkah agar pengembangan sistem berjalan baik. Pertama, pohon induk sebaiknya tidak ditinggalkan secara soliter, tapi harus tersebar merata dalam bentuk koloni yang terdiri atas tiga atau lebih individu pohon.

            Itu karena kekuatan berdirinya pohon mangrove sangat bergantung kekuatan saling ikat-mengikat sistem perakaran yang kedalamannya jarang lebih dari 1,5 meter. Sistem tebang habis tidak boleh dilakukan walaupun ketersediaan semai sebanyak 2.500 bt/ha atau lebih. Hasil penelitian De Laune (1993) di hutan mangrove di Australia menunjukkan, sistem tebang habis menyebabkan penurunan potensial redoks tanah dan peningkatan konsentrasi sulfida pada endapan, sehingga kondisi ini menjadi racun bagi tumbuhan.

            Untuk tujuan konservatif, lebar jalur hijau mangrove perlu dikaji lagi. Walaupun lebar jalur hijau tersebut sudah direkomendasi 130 kali perbedaan rata-rata tahunan antara pasang tertinggi dan surut terendah, pelaksanaannya secara luas di Indonesia perlu disesuaikan dengan lokasi setempat.

            Berdasar fakta di lapangan, permudaan hutan mangrove (seperti di Kalimantan Tirnur) kerapatannya cukup tinggi. Karena itu, salah satu sistem silvikultur alternatif yang cukup rasional adalah Tebang Jalur dengan Permudaan Alam (TJPA).

            Sistem silvikultur ini seyogyanya diterapkan di hutan mangrove yang pohon induknya tidak mampu berdiri tegak secara soliter akibat adanya pembukaan yang tidak terkendali karena penebangan yang terlalu intensif; dan hutan mangrove yang rawan, yaitu potensi kayu berdiamater 20 cm ke atas kurang dari 20 meter kubik per ha.

            Dalam sistem TJPA, penebangan hanya dilakukan terhadap pohon berdiameter 10 cm ke atas dan semua jenis di dalam jalur dengan lebar tertentu. Dalam hal ini, wilayah kerja dibagi ke dalam 30 jalur tebang, dan jalur-jalur tersebut dibuat pada posisi tertentu terhadap arah datangnya pasang.

            Penataan hutan ke dalam jalur-jalur ini harus memperhitungkan area kantong konservasi, petak ukur permanen, dan buffer zone. Jalur ditebang berselang-seling, tiap tahun satu jalur. Siklus tebang pertama diselesaikan 15 tahun, siklus tebang kedua 15 tahun berikutnya. Untuk mengetahui dampak penerapan sistem TJPA terhadap ekosistem mangrove secara komprehensif harus dilakukan demplot penelitian mengenai lebar jalur tebang dan posisi jalur tersebut terhadap arah datangnya pasang yang bervariasi. Dengan demikian akan diketahui lebar dan posisi jalur yang tepat. (sumber Antara)

            Tags: